Socrates pernah mengingatkan, kebijaksanaan tidak lahir dari hasrat untuk selalu menjawab, melainkan dari kesediaan untuk memahami. Dalam komunikasi publik, prinsip itu bahkan lebih sederhana, “orang yang ingin didengar, harus lebih dulu mampu mendengar.”
Ironisnya, pelajaran itu seolah menguap ketika Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, berdebat dengan Wakil Ketua Dewan Mahasiswa UI di sebuah televisi nasional.
Yang viral bukan kekuatan argumennya.
Yang menjadi perbincangan justru cara berkomunikasinya.
Potongan demi potongan interupsi. Pertanyaan yang berulang, “mana datanya?”. Ruang dialog yang berubah menjadi arena pembuktian. Pada titik itu, publik berhenti menilai isi perdebatan. Yang mereka nilai adalah bagaimana pemerintah memilih berbicara kepada rakyatnya.
Di situlah persoalannya.
Seorang Kepala Badan Komunikasi bukan sekadar pejabat yang pandai berbicara. Ia adalah representasi bagaimana negara mendengar, menjelaskan, dan merespons kritik. Ketika yang tampil justru kesan defensif, gemar menyela, dan lebih sibuk menguji lawan bicara daripada memahami kegelisahannya, publik menangkap sinyal yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah debat televisi.
Komunikasi berubah menjadi relasi kuasa.
Yang satu bertanya.
Yang lain seolah sedang diuji.
Padahal komunikasi negara bukan sidang skripsi, apalagi ruang interogasi. Rakyat bukan peserta ujian yang setiap keresahannya harus disertai tabel, grafik, dan statistik agar layak didengar.
Tentu data penting. Sangat penting.
Tetapi dalam komunikasi publik, data adalah alat menjelaskan, bukan senjata untuk membungkam. Sebab keresahan masyarakat sering kali hadir lebih dulu daripada angka-angka yang kemudian membuktikannya.
Ironi terbesar justru ada pada lahirnya Badan Komunikasi Pemerintah itu sendiri. Lembaga ini dibentuk karena pemerintah menyadari satu hal, “kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui cara berkomunikasi.”
Namun ketika wajah komunikasi pemerintah tampil layaknya peserta lomba debat yang sibuk mengejar kemenangan argumentasi, publik melihat paradoks yang sulit diabaikan. Negara tampak lebih ingin memenangkan perdebatan daripada memenangkan kepercayaan.
Dalam ilmu komunikasi politik, kredibilitas berdiri di atas tiga kaki: kompetensi, empati, dan integritas. Kompetensi membuat orang percaya bahwa pejabat memahami persoalan. Integritas membuat publik yakin ia jujur. Tetapi empati membuat masyarakat merasa dihargai.
Tanpa empati, kompetensi mudah berubah menjadi kesombongan intelektual.
Tanpa kemampuan mendengar, komunikasi hanya menjadi monolog yang dipaksakan kepada publik.
Karena itu, ukuran keberhasilan Kepala Badan Komunikasi bukanlah seberapa sering ia berhasil mematahkan argumen lawan di televisi.
Melainkan seberapa banyak masyarakat merasa dipahami setelah mendengar penjelasannya.
Sebab sejarah komunikasi politik mengajarkan satu hal yang sederhana, “pemerintah jarang kehilangan legitimasi karena kekurangan data. Pemerintah kehilangan legitimasi ketika rakyat merasa tidak lagi didengar.”
Dan jika wajah komunikasi pemerintah justru membuat perasaan itu semakin kuat, maka yang layak dievaluasi bukan hanya gaya komunikasinya, tetapi juga apakah figur yang memimpin komunikasi negara masih tepat untuk menjalankan mandat tersebut.
OPINIO REDAKSI
