ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah akhirnya mengeluarkan pernyataan tegas terkait orgnanisasi yang digawangi Habib Rizie Shihab, Front Pembela Islam atau FPI.
Dalam konferensi pers hari ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara tegas menyatakan bahwa pemerintah resmi melarang aktivitas FPI.
Konferensi pers itu ikut didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.
“Melarang FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagi ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Rabu (30/12).
Dikatakan Mahfud, berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI.
“FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” ujar Mahfud.
Sejumlah alasan terkait pelarangan FPI juga disebutkan dimana salah satu alasannya adalah FPI melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar.
Mahfud membeberkan sejumlah alasan terkait pelarangan FPI. Salah satu alasannya adalah FPI melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar.
“Secara de jure FPI telah bubar sebagai ormas sejak Juni 2019. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya,” tandas Mahfud.
