Jakarta – Wacana pemutusan hubungan kerja di lingkungan PT Pos Indonesia santer terdengar. Pengurus serikat pekerja menjelaskan alasan rencana pemutusan kerja muncul karena produksi di perusahaan yang bergerak di jasa kurir dan logistik ini telah berkurang.
“Rencana PHK besar-besaran di Kantor Pos terkait adanya robotisasi atau sistem mesin robot sebagai alat sortir,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, Andi Siswanto, Kamis, 4 Juli 2024.
Andi mengatakan, rencana PHK itu belum dilakukan. Alasannya manajemen perusahaan perlu melakukan sosialisasi perihal robotisasi. Menurut dia, rencana karyawan yang akan diberhentikan adalah pegawai bagian divisi sortir.
“Terutama di bidang sortir, seperti kiriman barang,” ujar dia disadur dari tempo.
Dia mengatakan, saat wacana pemutusan kerja di Pos menguar, serikat buruh langsung merespons percakapan tersebut. Salah satu respons yang dilakukan serikat buruh adalah berunjuk rasa di kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Jalan Cilaki Nomor 73, Bandung, Jawa Barat, pada 25 Juni lalu.
“Nah, ada titik terang bahwa akan lebih dahulu disosialisasikan terkait adanya program robotisasi,” ucap dia, seperti disampaikan manajemen Pos di Bandung saat menemui buruh di hari demo. Dia mengatakan, rencana pemecatan karyawan bukan semata-mata soal robotisasi.
Namun, dia menjelaskan, rencana PHK itu akan diambil oleh perusahaan karena produksi barang di Pos Indonesia melemah.
“Berkenaan dengan tuntutan yang kami ikut dalam aksi solidaritas adalah rendahnya produksi, sementara jumlah karyawan terlalu banyak. Jadi korelasinya ke sana,” ujar dia.
Dia bercerita, Pos Indonesia tengah berkonsentrasi di kiriman logistik dan kurir. Yang dimaksud produksi, kata dia, adalah banyaknya kiriman masuk yang dipercayakan kepada PT Pos, baik dari ritel maupun korporat. Menurut dia, Pos Indonesia berharap dari retail atau pelaku usaha yang mengirim barang menggunakan jasa Pos.
Sekarang banyak e-commerce, seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, kata dia, telah mempunyai bidang atau divisi kurir tersendiri. Sehingga hal itu mempengaruhi produksi di Pos Indonesia.
“Akhirnya inilah yang berimbas kepada menurunnya tingkat produksi yang kami lakukan,” kata dia. “Produksi dalam kaitan pengiriman barang melalui PT Pos.”
Andi menjelaskan, karena minimnya tingkat produksi yang diperoleh Pos, sehingga perusahaan merasa perlu adanya pengurangan tenaga kerja. Sehingga efisiensi dalam perusahaan yang rentan terjadi, kata Andi, pemecatan karyawan. “Atau program pensiun dini yang tentu merugikan kami semuanya,” ucap anggota Federasi Serikat Pekerja Aspek itu kepada Tempo.
