ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa jalan yang paling cepat dalam mengantisipasi terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kemungkinan resesi adalah yang berkaitan dengan Foreign Direct Investment (FDI).
“Kuncinya hanya ada di situ, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Kuncinya hanya ada di situ,” tegas Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9).
Untuk itu, Jokowi meminta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat, aturan-aturan yang menghambat, regulasi-regulasi yang memperlambat, regulasi-regulasi yang membuat Indonesia lamban.
Seminggu lagi, Jokowi menyampaikan, akan bicara mengenai masalah bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat hal itu.
Jokowi menunjuk contoh, dari 33 perusahaan yang dua bulan lalu keluar dari Tiongkok, 23 memilih di Vietnam, 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand dan Kamboja. Tidak ada yang ke Indonesia.
“Dari 33 tadi, sekali lagi 33 perusahaan yang di Tiongkok yang keluar, saya ulang, 23 ke Vietnam 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digarisbawahi,” tegas Jokowi seraya mengingatkan bahwa Indonesia memiliki persoalan yang harus diselesaikan.
Setelah dilihat lebih detail lagi, menurut Jokowi, kalau mau pindah ke Vietnam itu hanya butuh waktu 2 bulan rampung semuanya. Indonesia bisa bertahun-tahun, penyebabnya hanya itu nggak ada yang lain.
Jokowi juga menunjuk contoh tahun 2017, ada 73 perusahaan Jepang memilih relokasi. Pilihan relokasinya 43 ke Vietnam, 11 ke Thailand dan Filipina, baru yang berikutnya 10 ke Indonesia.
Jangan Minta Dilayani
Jokowi juga meminta semua kementerian yang berkaitan dengan investasi, semuanya tidak hanya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) saja, Pertanian, Perindustrian dan BUMN, serta kementerian yang lain agar membuka pintu perusahaan-perusahaan yang sudah masuk tapi belum realisasi.
Dalam seminggu ini juga diinventarisir dan nanti disampaikan kepadanya, ada problem apa, misalnya petrochemical yang dari Taiwan misalnya problem masalah tanah dengan Pertamina padahal investasinya gede banget, lalu Aramco nggak mau masuk-masuk karena apa dari Saudi, semuanya akan dicek satu per satu listnya. Sehingga betul-betul mereka merasa dilayani.
“Jadi tolong juga menteri-menteri ini memberikan pelayanan yang baik kepada investasi-investasi yang memang itu menjadi sebuah solusi dan jalan keluar dari tadi yang sudah saya sampaikan. Dampingi mereka sampai terealisasi, kita jangan kaya pejabat minta dilayani, kita melayani, dah,” tegas Jokowi.
Ratas tentang Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia itu diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK Wimboh Santosa, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
