ASPEK.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela mempertanyakan utang PT PLN (Persero) yang berdasarkan data laporan keuangan kuartal I Tahun 2020 mencapai Rp 694,7 triliun.
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai bahwa utang dengan jumlah yang sangat banyak itu berpotensi mengganggu kinerja PLN.
“Total utang yang dimiliki PLN terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp 157,7 triliun dan utang jangka panjang Rp 537 triliun. Dengan kondisi keuangan seperti itu, tentu saja cukup mengagetkan dan tidak sehat,” ujar Mulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirut PLN Zulkifli Zaini beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).
Terlebih lagi, tambah Mulan, utang tersebut digunakan PLN untuk membiayai proyek pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW).
Dengan adanya utang tersebut, Mulan mempertanyakan komitmen PLN dalam menyediakan listrik bagi masyarakat, tanpa ada kenaikan tarif listrik.
“Dengan kondisi seperti ini apakah bisa PLN menjamin ketersediaan listrik nasional tanpa harus menaikkan listrik tarif listrik kepada masyarakat. Lantas langkah apa yang akan dilakukan PLN untuk mengatasi dan membayar utang,” tanya Mulan.
Menjawab hal itu, Dirut PLN Zulkifli meyakini bahwa pihaknya akan menjaga kondisi keuangan BUMN yang dipimpinnya dengan baik.
Salah satu poin kesimpulan dari RDP ini adalah Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PLN (Persero) untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara umum, upaya peningkatan pendapatan dan peningkatan efisiensi dalam menjamin keterlanjutan operasional ketersediaan listrik di Indonesia sampai akhir tahun 2021.
