Jakarta – Pelaku pasar dan dunia usaha diminta tidak perlu merespons berlebihan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menilai kondisi pasar keuangan nasional tetap berada dalam koridor yang aman seiring proses transisi kepemimpinan bank sentral yang berjalan tertib, transparan, dan konstitusional.
Josua menegaskan penetapan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) membuktikan keandalan sistem internal BI dalam mengantisipasi dinamika organisasi tanpa mengganggu operasional utama.
“Pesan utama kepada dunia usaha dan investor adalah bahwa tidak terdapat kekosongan kepemimpinan, tidak ada perubahan mandat Bank Indonesia, dan tidak ada alasan bagi kebijakan nilai tukar maupun pasar keuangan berubah secara tiba-tiba. Tantangan terpenting saat ini bukan kemampuan Destry menjalankan tugas, melainkan memastikan komunikasi transisi dilakukan secara cepat, konsisten, dan meyakinkan,” jelas Josua dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).
Menurut Josua, keyakinan pasar terhadap stabilitas moneter Indonesia juga ditopang oleh mekanisme pengambilan keputusan BI yang berlandaskan prinsip kolektif-kolegial, sehingga tidak bergantung pada figur individu.
“Dengan demikian, kebijakan suku bunga, pengelolaan likuiditas, intervensi nilai tukar, dan pengaturan sistem pembayaran merupakan keputusan kelembagaan yang dilaksanakan bersama, bukan keputusan pribadi Gubernur,” kata Josua.
Kehadiran Destry Damayanti di pucuk pimpinan sementara sebagai jangkar stabilitas yang sangat ideal bagi pelaku pasar modal dan investor asing.
Jam terbang Destry di jajaran pimpinan BI sejak 2019 serta rekam jejak panjangnya di industri perbankan dan pasar keuangan nasional menjamin arah kebijakan makroekonomi tidak akan bergeser mendadak.
“Rekam jejak itu menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap perilaku pelaku pasar, pergerakan modal, perbankan, surat berharga, dan pembentukan harapan investor. Fokusnya di BI juga mencakup pengembangan pasar uang dan valuta asing serta stabilitas nilai tukar rupiah. Karena itu, cara BI membaca pasar dan mengelola rupiah kemungkinan tidak akan berubah secara mendadak,” ungkap Josua.
Optimisme transisi ini kian diperkuat oleh penetapan arah kebijakan yang sudah teruji, termasuk keputusan RDG Juli 2026 yang menahan suku bunga acuan di level 5,75 persen guna mengendalikan inflasi dan menjaga daya tarik aliran modal asing.
Meski demikian, untuk mempertahankan kepercayaan penuh dari pelaku pasar selama masa transisi, Josua menekankan pentingnya efektivitas komunikasi publik dari BI dan pemerintah.
“BI perlu segera menegaskan bahwa sasaran inflasi, pendekatan stabilisasi rupiah, dan keputusan suku bunga tetap berdasarkan data serta perkembangan risiko. Pemerintah juga perlu menyampaikan bahwa proses penunjukan Gubernur baru tidak dimaksudkan untuk mengarahkan BI agar menurunkan suku bunga atau membiayai kebijakan pemerintah,” kata dia.
Secara keseluruhan, kata Josua, transisi ini dipastikan tidak mengganggu roda ekonomi nasional karena struktur internal BI sangat siap mengawal stabilitas nilai tukar maupun pasar keuangan. (Febrina Ratna Iskana)
