Emiten BUMN karya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) menargetkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan infrastruktur dasar pada tahun depan. Hal itu didasari oleh naiknya anggaran infrastruktur di RAPBN 2023.
SVP Corporate Secretary Waskita Karya Novianto Ari Nugroho menjelaskan perseroan menargetkan mendapatkan kontrak baru dari IKN. Emiten berkode WSKT ini berminat berpartisipasi pada tender sejumlah proyek IKN, terutama untuk proyek infrastruktur dasar. Saat ini, WSKT telah membentuk tim khusus persiapan proyek IKN.
“Seiring dengan implementasi 8 stream penyehatan keuangan Waskita, dan adanya perbaikan dari sisi likuiditas diharapkan pada 2023 mendatang bisnis operasional Perseroan dapat berjalan lebih baik lagi,” jelasnya, Minggu (21/8/2022).
Dengan demikian, WSKT juga dapat fokus meningkatkan kontrak baru dari berbagao proyek pemerintah, termasuk proyek IKN. Adapun hal ini juga seiring dengan program portfolio balancing WSKT. Pada 2023, WSKT masih akan berfokus pada penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan IKN secara bertahap dan berkelanjutan.
“Adapun untuk menyerap proyek-proyek baru tersebut, sasaran WSKT akan mengikuti proses lelang/tender proyek-proyek gedung, sumber daya air, jalan dan jembatan,” ucapnya disadur dari Bisnis.
Pemerintah menganggarkan belanja infrastruktur pada 2023 sebesar Rp392 triliun, tumbuh 7,8 persen dibandingkan dengan 2022. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp213,38 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk 5 hal utama yakni, infrastruktur layanan dasar; pemerataan akses infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); infrastruktur transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi); penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan; meningkatkan sinergitas pendanaan antar pemerintah pusat (K/L dan non K/L) dan pemerintah daerah, serta melalui penerapan skema pembiayaan KPBU.
Pagu Anggaran Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2023 dipatok sebesar Rp125,2 triliun. Pagu anggaran itu sudah termasuk alokasi dukungan untuk infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ditetapkan sebesar Rp20,8 triliun.
“Pada 2023 saya sampaikan ada Rp125,2 triliun, sudah termasuk IKN sebesar Rp20,8 triliun untuk sarana dasar di kawasan inti pemerintahan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Basuki menegaskan pembangunan IKN tetap menjadi prioritas infrastruktur pemerintah tahun depan. Alasannya, kata Basuki, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan itu dapat rampung pada 2024.
