ASPEK.ID, SURABAYA – Musim kemarau mulai memicu krisis air di sejumlah wilayah Jawa Timur. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 14 kabupaten telah menetapkan status kedaruratan kekeringan, dengan tiga daerah di antaranya menaikkan status menjadi Tanggap Darurat.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, daerah yang telah menetapkan status kedaruratan meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, dan Situbondo.
Dari jumlah tersebut, Kabupaten Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo telah berstatus Tanggap Darurat. Sementara 11 kabupaten lainnya masih berada pada status Siaga Darurat.
Seiring meningkatnya dampak kekeringan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jatim terus mengintensifkan penyaluran air bersih ke wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno, mengatakan hingga pertengahan Juli 2026 pihaknya bersama pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan berbagai lembaga sosial telah mendistribusikan sekitar 1.035.000 liter air bersih.
Bantuan tersebut disalurkan melalui 207 rit mobil tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan 73 dusun di berbagai daerah terdampak.
“Dropping air bersih terus kami lakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Kami juga terus berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Satriyo saat dikonfirmasi, Selasa (21/7).
Untuk menghadapi puncak musim kemarau, BPBD Jawa Timur telah menyiapkan anggaran sebesar Rp612 juta yang diproyeksikan mampu mendukung 867 rit distribusi air bersih.
Selain anggaran, BPBD juga menyiapkan berbagai perlengkapan pendukung, di antaranya 50 unit tandon air, 100 tandon lipat, serta 9.600 lembar terpal sebagai bagian dari kesiapsiagaan logistik menghadapi potensi kekeringan yang lebih luas.
“BPBD Jatim juga menggelar rapat koordinasi teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan BPBD kabupaten/kota untuk menyusun strategi penanganan kekeringan sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau,” ucapnya.
Tak hanya fokus pada distribusi air bersih, BPBD Jatim juga memastikan kesiapan armada dan peralatan pendukung, mulai dari mobil tangki air, kendaraan logistik, pompa air berkapasitas besar, hingga peralatan penerangan darurat agar respons penanganan dapat dilakukan lebih cepat jika wilayah terdampak terus bertambah. []
