ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan 5 fokus belanja pemerintah pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.
“Untuk belanja tahun 2020 seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden, fokusnya adalah di 5 area. (Salah satunya adalah) SDM yang berkualitas, makanya kita fokusnya tetap di pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman,” kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN KiTa di Auditorium Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Selasa (24/9).
Ia mengatakan, sektor pendidikan difokuskan pada perluasan akses pendidikan, peningkatan skill, enterpreunership, penguasaan Information and Communication Technology (ICT) dan kegiatan untuk mendukung penelitian. Anggaran pendidikan yang dialokasikan di tahun 2020 adalah sebesar Rp508,1 triliun.
Baca Juga: APBN Tidak Mampu Bayar Pindah Ibu Kota
Sedangkan untuk kesehatan sasarannya pada percepatan pengurangan stunting, penguatan promotif & preventif, serta melanjutkan program jaminan kesehatan nasional. Anggaran untuk kesehatan dialokasikan sebesar Rp132,2 triliun.
Fokus kedua adalah penguatan program perlindungan sosial, yang pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp372,5 triliun. Sektor ini bertujuan untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Menkeu memberikan penjelasan bahwa sektor ini dilakukan dengan peningkatan akurasi data dan perbaikan mekanisme penyaluran, sinergi atau sinkronisasi antar program, serta subsidi yang tepat sasaran dan efektif.
Baca Juga: Ini Daftar Hal-Hal Baru Dalam RAPBN 2020
Selanjutnya, fokus belanja pemerintah pusat yang ketiga adalah untuk akselerasi pembangunan infrastruktur. Fokus ini diutamakan untuk meningkatkan daya saing investasi dan ekspor, mendukung transformasi industrialisasi (konektivitas, pangan, energi, dan air) serta untuk mengantisipasi masalah sosial perkotaan seperti penyediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah dan penyediaan transportasi massal.
Pada fokus pembangunan infrastruktur ini, Menkeu menekankan bahwa akan terus mempromosikan skema pembiayaan inovatif melalui kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seperti Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP). Untuk anggaran infrastruktur ini, pada APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp423,3 triliun.
Fokus belanja keempat adalah mendorong transformasi birokrasi supaya lebih efisien, melayani dan bebas korupsi. Anggaran yang disediakan pada pos ini sebesar Rp261,3 triliun. Sasaran program yang dilakukan dengan mendorong efektivitas birokrasi seperti peningkatan produktivitas, integritas dan pelayanan publik, serta dengan menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan.
Baca Juga: Asumsi-asumsi Dasar RAPBN 2020 yang Disepakati Tingkat Pertama
Untuk fokus belanja pemerintah pusat kelima adalah antisipasi ketidakpastian yang diperkirakan masih tinggi di tahun mendatang. Antisipasi ketidakpastian ini dilakukan baik dari sisi adanya resiko bencana alam, dari sisi stabilitas ekonomi dan politik, serta penguatan fiscal buffer.
“Kita berharap reformasi di berbagai kementerian dan lembaga akan bisa makin memperbaiki efisiensi ekonomi kita. Kita juga berharap bahwa seluruh pihak untuk ikut mengawal dan mengawasi APBN yang besarnya lebih dari Rp2.500 triliun belanja negara agar benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak dikorupsi serta disalahgunakan,” tegasnya.
