ASPEK.ID, JAKARTA – Kisruh yang melanda Partai Demokrat memasuki babak baru, setelah Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara pada Jumat (5/3) kemarin, memilih Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Sejumlah kader aktif dan mantan pengurus hingga sejumlah pendiri terlihat ‘berhasil’ satu langkah demi melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kongres tersebut dihadiri sejumlah petinggi Partai Demokrat, yakni Politisi Senior Partai Demokrat Max Sopacua, Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie dan Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin.
Jelang Pemilu 2024
Sejatinya, konflik internal Partai Demokrat ini terjadi di tengah euforia pasca kemenangan Partai Demokrat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.
Partai Demokrat, dalam keterangannya mengaku mampu meraih sukses setelah berhasil mendapatkan 48 persen kemenangan di Pilkada 2020 dari 249 daerah yang diikuti.
Konflik internal Partai Demokrat juga terjadi saat partai tengah menjalani masa konsolidasi awal, tiga tahun lagi menuju Pemilu 2024.
Gejolak yang dialami Partai Demokrat justru hampir tak dialami oleh partai-partai besar lainnya, terkecuali Partai Berkarya yang masih memperebutkan status kepengurusan yang sah antara kubu Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dengan Muchdi Purwoprandjono.
Tanggapan Pemerintah
Soal kisruh Partai Demokrat, Pemerintah juga telah buka suara. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa, Pemerintah tidak bisa melakukan intervensi.
“Peristiwa Deli Serdang merupakan mslh internal Partai Demokrat. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum,” kata Mahfud MD di akun Twitternya, Sabtu (6/3) siang.
Selain itu, Mahfud juga menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat.
“Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” tambahnya.
Mahfud MD lantas menyamakan kasus Partai Demokrat yang sekarang dengan sikap Pemerintahan Presiden Megawati pada saat Matori Abdul Jalil (2000) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003).
“Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB. Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” jelasnya.
Partai Golkar
Meski sama sekali tidak ada relevansi dengan kisruh Partai Demokrat, Partai Golkar justru mampu menjadi perhatian saat menunjukkan kesolidannya dalam kepartaian.
Pada Kamis (4/3) malam kemarin, atau malam dimana KLB Partai Demokrat akan digelar, para pengurus dan pimpinan DPP partai Golkar terlihat kompak saat menghadiri peresmian Gedung Baru DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat.
Tidak hanya itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berhasil mendatangkan para mantan Ketua Umum seperti Agung Laksono, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, hingga Jusuf Kalla.
Airlangga mengatakan sengaja mengundang secara khusus para mantan Ketua Umum tersebut sebagai penghormatan atas dedikasi mereka kepada partai, bangsa, dan negara.
“Insya Allah dengan diresmikannya Gedung DPP Partai Golkar yang baru maka Partai Golkar dan seluruh kader partai akan lebih bersemangat dalam berjuang, berkontribusi dan menyukseskan program-program pembangunan, khususnya program negara dalam menghadapi pandemi dan memulihkan perekonomian nasional,” kata Airlangga.
***
Redaksi
