Menteri BUMN Erick Thohir menilai kesalahan bisnis Garuda Indonesia menjadi pelajaran berharga bagi seluruh perusahaan BUMN. Saat ini, Garuda menanggung beban kerja dan keuangan karena tingginya utang. GIAA mencatatkan utang Rp70 triliun karena biaya sewa (leasing) pesawat di luar batas wajar.
“Khusus Garuda ini memang kesalahan yang kita juga tidak bermaksud apa-apa, tapi memang kita ingin menjadi bagian yang harus kita belajar,” kata Erick dalam sesi wawancara dengan IDX Channel, dikutip Kamis, (16/9/2021).
Ihwal perubahan model bisnis, kata Erick, Garuda akan difokuskan pada rute penerbangan domestik. Langkah ini diambil untuk memanfaatkan ceruk pasar domestik yang masih potensial.
Data penerbangan masih didominasi oleh penumpang domestik. Tercatat, 78% penumpang menggunakan pesawat untuk bepergian antar-pulau dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp1.400 triliun.
“Toh kalau kita lihat dari data sebelum Covid sendiri, 78% adalah turis lokal, sisanya turis asing. Dari 78% itu Rp 1.400 triliun perputaran uangnya. Jadi memang nanti kita akan memfokuskan kepada penerbangan dalam negeri saja, ini untuk bisnis model perubahan,” katanya.
Meski bisnis maskapai penerbangan nasional itu masih bertahan di tengah krisis, perbaikan model bisnis penting dilakukan agar emiten pelat merah itu lebih efisien. Perbaikan tersebut dapat dilakukan usai emiten mengakhiri kontrak bersama Nordic Aviation Capital atau NAC.
Langkah lain adalah menguatkan bisnis kargo. Manajemen juga diharuskan melakukan upaya pemetaan ihwal pembiayaan sewa (leasing) pesawat. Erick mencatat, leasing pesawat Garuda mencapai 28% atau tertinggi di dunia. Hal ini menjadi sebab lain emiten menanggung beban keuangan.
Untuk menekan pengeluaran sewa itu, pemegang saham tengah berupaya melakukan negosiasi dengan sejumlah lessor atau perusahaan penyewa pesawat.
“Kita sedang fokus negosiasi dengan lessor dan kita kategorikan ada dua, lessor yang klasifikasi korupsi sesuai dengan temuan KPK dll. Kita tidak mau dalam negosiasi kita dilemahkan, silakan saja ambil pesawatnya. Untuk B to B kemahalan, ya kita coba negosiasi ulang,” tuturnya.
Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas memiliki sejumlah rencana besar menyelamatkan bisnis Garuda. Selain mendapat dukungan untuk merestrukturisasi utang emiten, perubahan model bisnis pun tengah digodok.
Perihal restrukturisasi, Garuda telah mendapatkan persetujuan untuk merestrukturisasi utang dalam jangka panjang. Saat ini, manajemen telah menandatangani perjanjian restrukturisasi dengan sejumlah BUMN dengan rata-rata jangka waktunya tiga tahun.
Perjanjian itu disepakati dengan PT Pertamina (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI).
