Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, membeberkan 2 tipe pemimpin yang dibutuhkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu, disampaikannya saat melantik 19 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkeu, di Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Dalam arahannya, Sri Mulyani berpesan agar para pejabat tersebut menjadi role model bagi jajaran di bawahnya. Untuk itu, kepemimpinan setiap pejabat sangat penting menjadi contoh bagi bawahan atau para staf.
“Leadership Matters. Kepemimpinan anda sangat menentukan kinerja dari Kementerian Keuangan. Kita sudah memahami what kind of leadership yang dibutuhkan di Kementerian Keuangan,” ujar Sri Mulyani.
Dia memaparkan, ada 2 tipe pemimpin yang dibutuhkan Kementerian Keuangan.
Pertama, pemimpin yang bisa menjadi role model yang konsisten.
Kedua, pemimpin yang Walk The Talk atau menjalankan apa yang dikatakan.
“Jangan menjadi pemimpin yang hanya berkata-kata tapi juga menjalankan apa yang dikatakan. Walk the talk. Itu penting, karena anda cukup dekat dengan anak buah, anak buah bisa melihat (apakah) pimpinan yang hanya berpuisi dan berpantun, atau dia mampu bekerja,” ungkap Sri Mulyani.
Dia juga mengingatkan bawahannya untuk tidak pernah berhenti belajar dalam upaya memperbaharui pengetahuan dan kompetensi teknis dalam bekerja di keseharian.
Menkeu berharap jajaran di Kemenkeu selalu terus belajar atau continuous learning.
“Saya berharap culture untuk continuous learning dilakukan oleh semua jajaran dan posisi,” kata Sri Mulyani.
Dia menjelaskan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merupakan pemimpin kunci di dalam Kemenkeu, apalagi pejabat tersebut tersebar dalam memimpin kantor wilayah di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk dapat memetakan berbagai isu dari berbagai sektor, seperti kesehatan, pangan, energi, pendidikan, sosial bahkan keamanan.
Sebagai contoh, para Kepala Kantor Wilayah adalah kepanjangan tangan sekaligus wajah Kemenkeu di level regional. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah untuk memperkuat komunikasi publik dalam wadah kolaborasi Kemenkeu Satu, melalui ALCO daerah dan Regional Chief Economist (RCE), agar stakeholders termasuk Pemerintah Daerah mendapatkan informasi yang utuh serta dapat memahami dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.
Selanjutnya, Eselon II adalah key leaders di dalam merepresentasikan Indonesia di semua wilayah dan di semua isu. Di semua wilayah jelas, karena dibagi provinsi, kabupaten, kota.
“Sedangkan di berbagai isu, misalnya kesehatan seperti pandemi, bisa menjadi isu pangan yang akan dan sedang dihadapi dunia, bisa menjadi isu energi, bisa isu mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan, bisa isu mengenai masalah bantuan sosial, bisa isu keamanan. So many issues,” tutur Sri Mulyani dikutip dari sindonews.
Dia memaparkan, pelantikan pejabat di lingkungan Kemenkeu adalah sebuah agenda rutin organisasi untuk menempatkan orang yang tepat, the right person on the right place. Setiap organisasi terus menerus akan dihadapkan pada kepentingan untuk mencari dan menetapkan orang yang tepat di jabatan dan tugas yang tepat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang terus-menerus harus dikelola.
Menkeu menambahkan, Kemenkeu sebagai bendahara negara mendapatkan tugas mengelola keuangan negara dan selalu dihadapkan pada situasi serta kondisi lingkungan yang terus berubah.
“Dari sisi keuangan negara, fungsi sebagai counter cyclical dan shock absorber terus dilakukan untuk menjaga melindungi rakyat dari ancaman kesehatan akibat dari pandemi, serta dari ancaman merosotnya kondisi sosial sehingga dapat menjadi ancaman pelemahan ekonomi. APBN selalu diandalkan akan ada di garis depan, karena APBN adalah simbol kehadiran negara bagi rakyatnya,” ujar Sri Mulyani.
