Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah pada 2024. Hal tersebut mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah 207 juta jiwa atau 87 persen dari total penduduknya.
“Kita telah berkomitmen untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024 dan kita akan berusaha keras untuk itu,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pada peresmian pembukaan Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021 yang digelar di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Jumat, 10 Desember 2021.
Untuk mencapai hal tersebut, kata Presiden, pemerintah akan berupaya keras untuk terus mengembangkan sejumlah sektor, yaitu industri halal, sektor keuangan syariah, sektor keuangan sosial syariah, hingga kewirausahaan syariah.
“Semuanya akan kita dorong karena memang kita ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan ini saya ulang-ulang terus di mana-mana mengenai ini agar negara lain tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,” jelasnya.
Ekonomi syariah Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat keempat di dunia, meningkat dari posisi ke-9 pada tahun 2014 lalu. Jika pertumbuhannya bisa seperti yang saat ini terjadi, Presiden memperkirakan bahwa dalam tiga hingga empat tahun ke depan, ekonomi syariah Indonesia akan berada pada posisi dua besar.
Kepala Negara menambahkan, sejak 1 Desember 2021 Indonesia telah memegang keketuaan atau presidensi G20. Artinya, Indonesia memimpin kelompok negara-negara maju dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang masuk dalam 20 besar dunia. Saat ini, PDB Indonesia sendiri berada pada posisi 16 di dunia. Namun sejumlah lembaga seperti McKinsey, Bank Dunia, hingga IMF memprediksi Indonesia akan menjadi empat besar di 2040-2045.
“Tapi itu halangannya juga tidak kecil. Tantangannya juga bukan tantangan yang mudah. Ada syarat-syarat kita untuk mencapai ke sana sehingga perkiraan PDB kita saat itu 2040-2045 kurang lebih 23.000 sampai 27.000 income per kapita masyarakat kita. Sebuah angka yang sangat besar sekali tentu saja tapi itu butuh kerja keras kita semuanya,” tandasnya.
Terkait dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangannya selepas acara, menyambut baik dan mendukung prediksi McKinsey tersebut. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama dan bersatu untuk mendukung dan mengakselerasi Indonesia Emas agar bisa tercapai lebih cepat, tidak di tahun 2040-205, tetapi di tahun 2030-2035.
“Kita harus percaya bahwa dengan sistem ekonomi Pancasila, kita akan bisa memajukan ekonomi rakyat, ekonomi bangsa, dan akan bisa membuat bangsa kita menjadi bangsa yang kompetitif dengan negara-negara lain di dunia,” tutur Anwar Abbas.
Turut mendampingi Presiden saat menghadiri acara tersebut yaitu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
