ASPEK.ID, JAKARTA – Anggaran restorasi mangrove Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mencapai Rp1,5 triliun.
Alokasi anggaran itu dipandang tidak mendesak di tengah program pemulihan ekonomi nasional (PEN) saat ini.
Hal ini dikemukan Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan jajaran eselon I KLHK dan KKP, Kamis (27/5/2021), yang membahas anggaran belanja tambahan (ABT) 2021 dan RKA K/L 2022.
Anggaran Rp1,5 triliun itu dialokasikan lewat ABT 2021 setelah Badan Restorasi Gambut (BRG) berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Ketika masih bernama BRG, anggarannya Rp300 miliar. Setelah jadi BRGM Rp1,8 triliun. Rinciannya, Rp300 miliar untuk restorasi gambut dan Rp1,5 triliun restorasi mangrove.
Jadi, kata dia, ada lompatan anggaran yang harus dipertanyakan. Anggaran badan ternyata melebihi anggaran kementerian.
Sementara KKP sendiri hanya mendapat tambahan anggaran 2021 untuk restorasi mangrove sebesar Rp45 miliar. Pengawasan atas alokasi ini jadi keniscayaan untuk dilakukan Komisi IV DPR.
“Atas dasar apa restorasi mangrove menjadi sangat penting dalam situasi hari ini, di saat targetnya adalah PEN. Berapa banyak mangrove yang rusak? Sampai sekarang datanya, kan, tidak konkrit. PEN menjadi prioritas hari ini, karena pemerintah harus hadir untuk mendorong yang berdampak langsung ke masyarakat,” tandas Kiki, sapaan akrab Riezky Aprilia.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, BRGM dihadapkan pada dua piilihan, menanam mangrove atau mendorong nelayan dan petani menjadi lebih produktif.
Legislator dapil Sumsel I ini, menekankan pentingnya peruntukan anggaran tersebut bagi rakyat.
“Kami tetap akan jalankan fungsi pengawasan. Anggaran belanja tambahan itu peruntukannya harus clear tanpa permasalahan di kemudian hari,” ucap Kiki.
