ASPEK.ID, JAKARTA – Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim menyambangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jl. Medan Merdeka Selatan, Kamis (28/11/2019).
Kedatangan Silmy Karim untuk membahas usulan-usulan kepada kementerian lain dalam rangka menyehatkan industri baja nasional.
“Topik utama hari ini adalah kaitan dengan regulasi karena Staf khusus Menteri BUMN bidang makro ekonomi Prof Muhammad Ikhsan juga ekonom sehingga bapak Wamen I BUMN Budi Gunadi Sadikin melibatkan beliau memberikan pandangan usulan-usulan yang kita sampaikan kepada kementerian lain,” kata Silmy di Jakarta dilansir laman Antara, Kamis (28/11).
Silmy Karim mengatakan bahwa Kementerian BUMN nanti akan melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa diupayakan bersama-sama kementerian lain dalam menyehatkan industri baja nasional.
“Prof. Muhammad Ikhsan juga menyampaikan satu usulan yang cukup baik bukan hanya baja tetapi industri secara umum, karena kita tahu bahwa saat ini impor itu luar biasa, mengganti impor itu salah satunya dengan menumbuhkan industri,” katanya.
Dari sisi permintaan itu dikatakan Silmy tidak ada masalah mengingat Indonesia sebagai negara yang berkembang pesat mencatat kenaikan dalam hal permintaan baja.
Namun yang menjadi masalah, Indonesia juga mencatat impor yang juga tinggi. Ini yang sedang dicari bersama-sama sekaligus juga memberikan solusi bagi industri lain.
Sebelumnya, Silmy Karim juga menghadap ke Kementerian BUMN pada Kamis (21/11) pekan lalu usai dipanggil menghadap Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin untuk membahas kondisi serta penyehatan keuangan Perseroan.
Usai pertemuan, Silmy menjelaskan, Krakatau Steel merupakan salah satu prioritas Menteri BUMN Erick Thohir dan secara rutin melaporkan progres penyehatan Krakatau Steel.
“Krakatau Steel menjadi salah satu prioritas dari Pak Menteri dan kita juga melaporkan kondisi serta progres Krakatau Steel dan review secara rutin dan berkala,” kata Silmy Karim usai pertemuan kepada wartawan.
Dalam kesempatan itu, Silmy Karim mengaku juga membahas mengenai restrukturisasi utang, membahas industri baja nasional, termasuk mengenai kebijakan untuk mengurangi impor baja.
Pertemuan tadi juga membahas regulasi yang dibutuhkan untuk industri baja nasional dalam rangka substitusi impor karena baja menjadi salah satu penekan neraca perdagangan Indonesia nomor 3 dengan importasi sebesar sekitar USD 6 miliar.
“Kita membahas apa-apa yang bisa diperbaiki dan kita juga mengusulkan untuk menjadi suatu regulasi yang fair untuk semua pihak,” ungkap dia.
