ASPEK.ID, JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendukung rencana PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak usahanya, PT Pupuk Kaltim, untuk membangun pabrik pupuk di Bintuni, Papua Barat.
Menurutnya, kehadiran industri pupuk di Papua Barat merupakan salah satu wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Nah khusus untuk di Papua, saya yang akan turun langsung. Karena ini menyangkut dengan kedaulatan negara. Jadi pupuk ini jangan dianggap main-main. Nilainya bukan hanya bisnis, tapi nilai pengabdian, nilai pemerataan. Nilainya adalah kebersamaan. Apalagi kebutuhan pupuk nasional masih di atas kapasitas produksi nasional,” ucap Bahlil dalam pernyataannya, Minggu (18/4).
Terkait perizinan investasi, Bahlil menekankan bahwa BKPM akan membantu sepenuhnya PT Pupuk Kaltim dalam mengurus izin-izin yang diperlukan.
Termasuk insentif fiskal berupa Tax Holiday dan Tax Allowance. Ini ditujukan agar proyek perluasan tersebut berjalan dengan baik.
“Saya janji sama Pak Dirut, urusan ekspansi nanti, izinnya semua diurus di BKPM. Pemerintah dan BUMN atau perusahaan harus kolaborasi. Karena kalau menahan izin, itu berarti menahan penciptaan lapangan pekerjaan, menahan sumber pendapatan negara, sama juga menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan menahan perbaikan peringkat kemudahan berusaha kita di mata dunia internasional,” ucapnya.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah, khususnya BKPM atas bantuan yang diberikan selama ini.
“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Terus terang saja kami tidak pernah merasakan hambatan apa pun dari pihak BKPM. Semua mendukung,” sebutnya.
Bakir menyatakan siap menjalankan pengembangan kawasan di Papua Barat sebagai bagian dari upaya pengembangan perusahaan. Adapun proyek pengembangan di Papua Barat ini adalah proyek pendirian pabrik pupuk urea, amoniak, dan juga methanol.
Bakir juga menjelaskan bahwa proyek besar ini sangat membutuhkan dukungan pemerintah, antara lain dukungan harga gas yang kompetitif dengan alokasi yang mencukupi, tax holiday, serta penentuan lokasi di Kawasan BP Tangguh.
Lokasi proyek yang berada di Papua Barat ini merupakan salah satu kontribusi Pupuk Indonesia dalam membantu pemerintah untuk mengembangkan Kawasan Indonesia Timur.
