ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, tugasnya kini adalah menyinergikan investasi-investasi yang berasal dari dalam dan luar negeri, baik di pemerintah pusat maupun daerah.
Hal ini disampaikan Bahlil dalam keterangan pers usai dilantik secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/04/2021) sore.
“Peran dari Kementerian Investasi nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan/menyinergikan, baik investasi dari luar maupun dari dalam negeri, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar kemudian ini menjadi satu pintu,” ungkapnya.
Bahlil juga menjelaskan perbedaan status dan kewenangan BKPM yang telah naik statusnya menjadi kementerian.
“Kalau BKPM selama ini kita itu mengeksekusi regulasi. Kita eksekusi Permen-Permen (Peraturan Menteri), kemudian Undang-Undang maupun PP (Peraturan Pemerintah). Kita tidak bisa membuat regulasi untuk membuat aturan permainan,” kata Bahlil.
Dengan naiknya status BKPM menjadi Kementerian Investasi, maka kewenangan yang tadinya tak bisa dilakukan jadi bisa dilakukan, termasuk soal kewenangan membuat regulasi.
“Tapi dengan Kementerian Investasi, itu bisa. Dan kita bisa menjadi focal point untuk menghubungkan, mengolaborasi, menjahit sektor-sektor investasi. Posisinya sama dengan kementerian lain,” ungkapnya.
Menurut Bahlil, investasi merupakan pintu masuk dalam mewujudkan fokus visi misi pemerintahan yang kedua, yaitu peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia.
“Karena itu, reform terhadap regulasi yang kemarin kita lakukan lewat Undang-undang Cipta Kerja, saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang akan kita lakukan ke depan secara baik,” tegas Bahlil.
Disampaikannya, sesuai arahan Presiden melalui Undang-undang Cipta Kerja, jika pemerintah menahan izin investor untuk melakukan investasi, sama artinya dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, terhambatnya investasi juga berarti menahan terbukanya lapangan pekerjaan, sumber pendapatan negara, serta menghambat peningkatan peringkat Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).
Menciptakan lapangan pekerjaan, kata Bahlil, adalah salah satu tugas yang berat dan investasi adalah pintu masuknya.
“Kita tahu, pertumbuhan ekonomi nasional kita 60 persen (berasal dari sektor) konsumsi dan 30 persen dari sektor investasi. Dan ini (investasi) menjadi peranan penting karena 16 juta orang yang harus kita siapkan lapangan pekerjaan,” ujar Menteri Investasi.
Untuk itu, Kementerian Investasi akan melakukan peningkatan investasi yang berkualitas, baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) serta pemerataan pertumbuhan investasi di Indonesia.
“Apa yang kita lakukan hari ini, meningkatkan investasi yang berkualitas baik PMA maupun PMDN. Juga tidak berbicara hanya itu tapi juga adalah pemerataan pertumbuhan investasi antara Jawa dan luar Jawa. Karena Bapak Presiden selalu melihat Indonesia pada satu wilayah yang luas, tidak hanya fokus pada satu pulau,” ungkap Bahlil.
Hal ini juga sesuai dengan visi Presiden yaitu transformasi ekonomi yang meningkatkan tambah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dari Aceh sampai Papua.
Dalam keterangan persnya Bahlil juga mengungkapkan perintah Presiden terkait kolaborasi antara pengusaha besar dengan UMKM serta pengusaha daerah dengan pengusaha nasional.
“Harus kita kawinkan pengusaha-pengusaha besar dengan UMKM, pengusaha besar dengan pengusaha yang ada di daerah dan pengusaha nasional. Kolaborasi inilah yang bisa kita jadikan sebagai instrumen untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi kita meningkat, pertumbuhan ekonomi juga bisa berjalan,” pungkasnya.
