ASPEK.ID, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan mekanisme khusus untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjangkau anak-anak yang berada di daerah rawan konflik. Skema tersebut akan diterapkan di sejumlah wilayah, terutama di kawasan Indonesia Timur yang memiliki tantangan distribusi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG terus dilakukan, termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan daerah lain yang menghadapi kendala akses maupun keamanan.
“Terkait Papua 1% dan lain-lain, dan semua, nggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ,” ujar Sudaryono dalam jumpa pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, BGN memprioritaskan perbaikan pada persoalan yang dinilai paling mendesak agar distribusi program dapat berjalan lebih efektif.
“Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki. Jadi ada masalah itu kan ada yang penting, genting, genting nggak penting, nggak penting tapi genting, ya nggak penting dan nggak genting. Jadi kita ini aja, kita klasifikasi dari sisi itu ya,” tambahnya.
Sudaryono menjelaskan salah satu opsi yang tengah disiapkan adalah menggandeng TNI dan Polri dalam penyaluran MBG di wilayah rawan konflik. Selain itu, BGN juga memanfaatkan fasilitas publik, termasuk gereja, sebagai titik distribusi makanan bergizi.
“Tadi yang Papua saya tambahkan, ini juga ada misalnya MBG atau makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik, ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain,” ungkapnya.
Ia menegaskan seluruh anak Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah terpencil maupun wilayah konflik, memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap program pemenuhan gizi.
“Karena anak-anak di seluruh mana pun, ya Indonesia di mana pun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan daerah-daerah rawan, rawan konflik. Daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu,” tutup Sudaryono. []
