ASPEK.ID, JAKARTA – Masa kerja Menteri BUMN Erick Thohir telah berjalan selama 100 hari sejak bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju dan dilantik oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019 lalu.
Start pendiri Mahaka Group itu terlihat menjanjikan karena langsung melakukan gebrakan di awal-awal kepemimpinannya sebagai nahkoda armada perusahaan pelat merah.
Namun, gebrakan yang dilakukan oleh Erick Thohir sejauh ini terlihat hanya sekedar bongkar pasang Direksi atau Komisaris BUMN semata. Tak jarang, kebijakan Erick Thohir ikut mendapat sorotan dari publik akibat gencarnya pemberitaan media.
Menurut catatan Aspek.id, tak kurang dari 15 BUMN yang telah dirombak oleh Erick Thohir. Mulai dari BUMN kelas kakap, sampai BUMN kelas bawah, yang namanya jarang didengar oleh publik, ikut disikat oleh Erick Thohir.
Deretan BUMN yang telah mengalami bongkar pasang Direksi dan Komisaris yakni PT Pertamina (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), PT PLN (Persero) dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero).
Kemudian ada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta PT Pupuk Indonesia (Persero).
Untuk PT KAI (Persero), Erick Thohir hanya melakukan pergantian posisi dan untuk PT Pupuk Indonesia (Persero), Erick Thohir hanya memberhentikan Yanuar Rizki dari posisi Komisaris Independen, yang viral pada awal Januari lalu akibat ‘curhatannya’ di media sosial.
Lalu, Erick Thohir juga ikut merombak kepengurusan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT ASDP Ferry Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog.
Teranyar, pada Kamis, 30 Januari 2020, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan susunan kepengurusan perusahaan pelat merah yang bergerak dibidang Asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Polri, yakni PT Asabri (Persero).
Pun begitu, meski telah mengacak-acak susunan kepengurusan di 15 BUMN yang telah disebutkan diatas, namun kenyataannya Erick Thohir tidak mampu menempatkan serta mengangkat pejabat di BUMN yang saat ini sedang kosong.
Sebut saja kursi Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III atau PTPN 3 (Persero) yang mengalami kekosongan usai penangkapan Direktur Utama Dolly Pulungan oleh KPK karena tersandung kasus suap distribusi gula pada 3 September 2019, atau hampir 5 bulan lamanya.
Kekosongan Direktur Utama di sebuah perusahaan tentu merupakan hal yang tidak lumrah dan tidak bisa dibiarkan terlalu lama, terlebih PTPN III merupakan holding perkebunan yang membawahi mulai dari PTPN I hingga PTPN XIV.
Kemudian ada PT Angkasa Pura II (Persero) yang saat ini mengalami kekosongan sebanyak 3 kursi Direktur. Uniknya, BUMN operator bandara ini baru saja menggelar RUPS dan RKAP pada 24 Januari 2020 kemarin.
Awalnya, diprediksikan dalam RUPS akan ada pengangkatan menyusul berakhirnya masa jabatan Direktur Komersial Daan Achmad, Direktur Teknik Djoko Murjatmodjo serta Direktur Operasi dan Layanan Ituk Heraindri.
Namun, pengangkatan pejabat baru urung dilakukan dan ketiga jabatan itu masih kosong. Mereka sebelumnya sama-sama diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT AP II Nomor: SK-08/MBU/01/2015 tanggal 15 Januari 2015.
Padahal, orang-orang terdekat Erick Thohir dijadikan sebagai bos sejumlah BUMN besar yang disebutkan diatas. Sebut saja duo Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin yang jadi Wakil Komut Pertamina dan Kartika Wirjoatmodjo yang diangkat sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri.
Tidak hanya itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga ikut mendapat posisi. Mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 itu diangkat sebagai Komisaris di PT Inalum.
