Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, segera membenahi tata kelola internal lembaga. Seperti dugaan banyak pegawai BGN memiliki dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Yahya mengatakan Kepala BGN yang baru harus mampu memimpin jajaran pejabat yang baru diangkat sekaligus menciptakan kekompakan di lingkungan internal BGN.
“Kepala BGN yang baru mampu memimpin dan menggerakkan pejabat-pejabat yang baru diangkat. Kekompakan dan soliditas menjadi penting,” kata Yahya, Kamis (23/7/2026).
Dia meminta Sudaryono melakukan pembenahan di tubuh BGN. Menurutnya, internal lembaga harus dibersihkan dari potensi konflik kepentingan. Ia menyebut terdapat tiga kebijakan yang perlu diteruskan, yakni moratorium pembangunan dapur baru, refocusingpenerima manfaat, dan efisiensi anggaran.
Menurut Yahya, moratorium pembangunan dapur tidak boleh berlangsung tanpa batas waktu. Ia meminta BGN memberikan kepastian bagi dapur-dapur yang telah dibangun dengan menyusun klasifikasi yang jelas.
“Terkait moratorium harus ada limitasi waktu supaya bisa memberikan kepastian bagi dapur-dapur yang sudah selesai dibangun. Harus dibuat klasifikasi dapur pada tahap mana yang bisa dilanjutkan dan dapur pada tahap mana yang tidak dapat dilanjutkan,” katanya.
Yahya berharap Kepala BGN baru mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut setelah mencuatnya kasus korupsi yang menyeret BGN. Citra BGN perlu dipulihkan agar masyarakat kembali percaya bahwa program MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Saya berharap Kepala BGN yang baru dapat memperbaiki citra BGN yang terpuruk di masyarakat akibat kasus korupsi. Kepala BGN yang baru harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa program MBG adalah program strategis yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya dalam menyiapkan SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak memiliki satu pun titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dia mengatakan anggota keluarganya juga tidak ada yang memiliki dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak, tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG,” kata Sudaryono setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).
Sudaryono menegaskan akan membenahi tata kelola BGN dari praktik-praktik yang melanggar ketentuan dan aturan. Dia berkomitmen memastikan seluruh anggaran BGN dalam pelaksanaan MBG akan diperuntukkan ke rakyat yang tepat sasaran.
