ASPEK.ID, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menemukan dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Barat tak layak beroperasi usai melakukan inspeksi mendadak (sidak), Selasa (12/5).
Dua dapur MBG yang disidak berada di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan. Dari hasil pengecekan di lapangan, Dudung menemukan sejumlah persoalan mulai dari kebersihan dapur hingga standar kesehatan pangan.
Dalam sidak itu, Dudung mendapati area dapur kotor, adanya belatung, pallet yang tidak memenuhi standar kesehatan, tempat pencucian tak layak, hingga ruangan dapur yang panas. Selain itu, area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering juga disebut masih bercampur.
Menurut Dudung, pengelolaan dapur makanan harus menerapkan pemisahan jelas antara area bersih dan area kotor.
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN,” kata Dudung dalam keterangannya.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Wakil Kepala BGN terkait temuan tersebut. Dudung juga mendorong agar dapur SPPG yang tak memenuhi standar segera disuspensi.
“Yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen saja,” ujarnya.
Dudung menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, menurutnya, pelaksanaan program tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan.
“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, katering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan anggaran MBG berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Dudung meminta seluruh pihak yang terlibat tak menjadikan program tersebut sekadar ladang bisnis.
“Tidak boleh ada pihak-pihak yang tujuan kita itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dudung turut meminta masyarakat hingga perangkat wilayah ikut mengawasi pelaksanaan MBG. Ia mengingatkan kelalaian terhadap standar kesehatan bisa berujung keracunan pada anak-anak penerima manfaat.
“Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Ini yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Mantan Pangdam Jaya itu memastikan KSP akan terus mengawal pelaksanaan MBG, termasuk melakukan sidak diam-diam ke sejumlah daerah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat.
“Saya sudah mendapat informasi tentang kondisi di beberapa tempat lain, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya akan melakukan sidak secara diam-diam untuk memastikan program ini benar-benar berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Dudung juga memastikan KSP bakal melakukan audit dan verifikasi nasional terhadap seluruh dapur SPPG. Nantinya, dapur akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kelayakan operasional.
“Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional,” kata Dudung.
Ia menegaskan proses sertifikasi dan verifikasi dapur tak boleh hanya sebatas administrasi, melainkan harus memastikan kondisi nyata di lapangan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” ujarnya. []
