ASPEK.ID, JAKARTA – Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, meminta Menteri BUMN Erick Thohir menegur Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang juga komisaris BUMN kepelabuhan memicu kegaduhan di tengah publik.
Ngabalin menyebut para pengkritik tes wawasan kebangsaan KPK berotak sungsang kemudian dikait-kaitkan oleh publik kepada Busyro Muqoddas, seorang petinggi Muhammadiyah .
“Pak Erick harus menegur Ngabalin. Apa yang dia lakukan tidak sejalan dengan core value yang sedang dibangun oleh Kementerian BUMN, yaitu AKHLAK,” ujar Siswanto, Minggu (16/5/2021).
Mengingat jabatan komisaris BUMN merupakan jabatan strategis di tubuh perusahaan, menurut Siswanto, Menteri BUMN diminta menyusun code of conduct bagi komisaris dan memberlakukannya dengan saksama agar korporasi tempat komisaris bekerja bisa terhindar dari kegaduhan bila mereka terkait ke dalam isu kontroversial di masyarakat.
“Komisaris BUMN beragam sekali latar belakangnya sehingga keberadaan code of conduct tadi amat sangat diperlukan,” jelas Siswanto.
Ditambahkannya, sejauh ini memang belum terlihat pengaruh kegaduhan yang dibuat oleh Ngabalin terhadap perusahaan pelat merah tempat dia menjadi salah satu komisarisnya.
Namun, bila tidak segera dimitigasi oleh Menteri BUMN, bisa jadi akan terdampak juga pada akhirnya.
“Jangan sampai BUMN kepelabuhanan dipersepsi negatif oleh publik karena mutu komisarisnya kelas dua. Sejauh ini, sudah dua kali komisaris BUMN sektor kemaritiman memicu kegaduhan di masyarakat. Dan, code of conduct yang diusulkan merupakan salah satu upaya untuk mengerem komisaris bertipe seperti itu merusak BUMN kemaritiman,” tandasnya.
