ASPEK.ID, BANDUNG – DPRD Jawa Barat (Jabar) mengungkap kondisi kekurangan tenaga pendidik di provinsi tersebut sudah berada pada level yang mengkhawatirkan. Berdasarkan pemetaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kebutuhan guru saat ini diperkirakan mencapai sekitar 6.000 orang.
Persoalan itu menjadi salah satu pembahasan utama dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. DPRD menilai krisis guru kini tidak hanya dirasakan sekolah di daerah terpencil, tetapi juga mulai terjadi di sekolah-sekolah unggulan.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, mengatakan kondisi tersebut sudah berada di ambang lampu merah dan membutuhkan perhatian serius.
“Paling yang disorot sekarang itu adalah tentang kekurangan guru. Kekurangan guru ini ada pada titik kritis sebenarnya. Karena di sekolah-sekolah favorit saja gurunya sudah kekurangan, apalagi di sekolah-sekolah ini (di daerah),” ujar Yomanius di Bandung, Selasa (4/8/2026).
Menurut Yomanius, persoalan itu dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi membuka rekrutmen guru honorer baru, ditambah pembatasan penerimaan aparatur sipil negara melalui kebijakan Kementerian PANRB.
“Ini problem-nya karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak boleh ya tidak boleh merekrut guru honorer. Terus yang kedua, kebijakan Kementerian PAN-RB itu kan zero growth, tidak boleh menerima dulu PNS,” tegasnya.
Ia menilai, banyaknya guru yang memasuki masa pensiun tanpa diimbangi penambahan tenaga pengajar baru membuat sekolah berada dalam posisi sulit. Kondisi itu memaksa sejumlah sekolah menugaskan guru mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
“Iya jadi dilematis. Yang pensiunnya banyak, tapi enggak diisi. Sehingga timbul kekhawatiran adalah guru-guru yang tidak linier mengajarnya,” beber Yomanius.
“Guru bahasa Inggris ngajar bahasa Indonesia, guru fisika ngajar kimia, bisa kejadian begitu karena kekurangan guru,” tambahnya.
Yomanius mengingatkan, persoalan kekurangan guru bukan sekadar masalah administrasi kepegawaian. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran hingga mutu lulusan.
“Menurut saya ini ancaman pada delapan standar pendidikan. Di mana dengan demikian maka mutu lulusan akan terancam juga. Di samping kualitas pembelajarannya,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Dinas Pendidikan Jabar terkait pernyataan DPRD mengenai krisis tenaga pendidik tersebut.
Meski demikian, persoalan kekurangan guru sebelumnya juga telah diakui Pemprov Jabar. Berdasarkan informasi yang dimuat di laman resmi pemerintah daerah pada 16 Juni 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui Program Pendidikan (PROBIDIK) untuk membantu mengatasi kekurangan guru.
Melalui kerja sama tersebut, sebanyak 1.066 mahasiswa UPI diterjunkan ke sekolah-sekolah di berbagai daerah di Jawa Barat sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Rektor UPI Prof Didi Sukyadi menjelaskan, setiap tahun ribuan guru di Jawa Barat memasuki masa pensiun, sementara jumlah penggantinya belum mampu memenuhi kebutuhan.
“Melalui program tersebut, mahasiswa akan ditempatkan di sekolah-sekolah berdasarkan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Penempatan dilakukan melalui proses pencocokan antara kebutuhan guru di sekolah dengan bidang keahlian mahasiswa,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh mahasiswa yang mengikuti program telah melalui proses seleksi dan pembekalan dari UPI maupun Pemprov Jabar. Selama menjalankan tugas, mereka akan didampingi dosen pembimbing dan guru pamong agar proses belajar mengajar berjalan efektif.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menilai tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran atau penyediaan sarana dan prasarana. Menurutnya, pendidikan juga harus mampu membentuk karakter dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Pendidikan sejati dibangun melalui keteladanan, cinta, dan keikhlasan yang tumbuh dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Pendidikan bukan sekadar mengejar metodologi atau teknologi, tetapi bagaimana kita membentuk manusia yang berkarakter, memiliki integritas, dan mampu menghadapi kehidupan,” ujar Dedi. []
