ASPEK.ID, JAKARTA – Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan tegas jika jajaran di Kementerian BUMN terbukti terpapar radikalisme atau ideologi khilafah.
Hal itu dikatakan Arya Sinulingga menyusul viralnya postingan di laman media sosial Twitter perihal salah satu petinggi PT Bank Tabungan Negara (Persero) yang disinyalir telah terpapar radikalisme.
Postingan yang viral berasal dari potongan gambar di Facebook atas nama Hirwandi Gafar pada 23 Mei 2017: “Gerakan 7 juta status. Kami percaya Ulama dan mendukung perjuangannya. Jangan dishare tapi di copy, agar tembus 7 jt. VIRALKAN !!! #Gerakan7jutastatus”
“Kami lihat sampai sekarang sih belum terbukti. Kementerian BUMN seallu mengedepankan ideologi pancasila sebagai kriteria penentuan Direksi BUMN,” kata Arya dilansir laman Tempo, Sabtu (30/11/2019).
Selain itu, Arya juga membantah dugaan Hirwandi terpapar ideologi khilafah. Arya memastikan bahwa tuduhan itu tidak benar.
Meski demikian, kalau kemudian ada bukti-bukti bahwa Hirwandi terpapar radikalisme atau ideologi khilafah, staf khusus Erick Thohir ini menegaskan Kementerian BUMN akan mengambil tindakan.
“Karena di Indonesia tidak boleh ada ideologi lain selain Pancasila,” tegas Arya.
Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019) dengan agenda perubahan susunan pengurus perseroan.
Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menunjuk Pahala Nugraha Mansury untuk mengisi posisi Direktur Utama dan Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama.
BTN juga melakukan perubahan nomenklatur Direksi yang semula berjumlah 9 menjadi 8. Sedangkan posisi Komisaris juga dipangkas dari 8 menjadi 6. Nama Hirwandi Gafar diumumkan sebagai Direktur Consumer dan Commercial Lending.
