ASPEK.ID, JAKARTA – Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ingin mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang perkembangan pembangunan Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah satu destinasi super prioritas.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, Komisi VI DPR RI juga ingin mendapatkan gambaran perkembangan ekonomi secara umum di Provinsi NTT.
“Kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur ini untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan perkembangan pembangunan kawasan Labuan Bajo secara khusus yang merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional dan perkembangan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum,” papar Martin saat memberikan sambutan pada pertemuan Tim Komisi VI DPR RI dengan Staf Khusus III Kementerian BUMN, Dirut Pelindo III, Dirut Wijaya Karya, Dirut ITDC, Dirut ASDP, dan Dirut PT PP di Labuan Bajo, NTT, Senin (12/4) lalu.
Selain itu, kata politisi NasDem ini, Komisi VI DPR RI ingin mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian NTT.
“Sejak adanya pandemi Covid-19, maka kita juga ingin memonitor apa dampak Covid-19 secara khusus terhadap perekonomian perekonomian NTT ini dan kawasan Labuan Bajo,” katanya.
Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Muhamad Hekal dan dihadiri Ketua Komisi VI Faisol Riza, Wakil Ketua Komisi VI I Gde Sumarjaya Linggih serta Anggota Komisi VI Evita Nursanty, Darmadi Durianto, Singgih Januratmoko, dan Melani Leimena tersebut, Martin menyampaikan secara nasional pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga minus 2,07 persen. Ia berharap ke depan bisa positif di kisaran nol.
“Kalau update terakhir diharapkan dalam dua sampai tiga bulan ke depan bisa di angka yang positif atau paling tidak di kisaran nol, sehingga bisa mengurangi dampak apakah itu mungkin dapat kita capai dari sisi BUMN dan juga bagaimana di NTT ini mungkin perlu kita dalami lebih lanjut. Karena memang NTT secara komulatif tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,83 persen, masih di atas rata-rata nasional,” terang Martin.
Lebih lanjut Anggota DPR daerah pemilihan Sumatera Utara II itu menjelaskan, selama tahun 2020 kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo hanya mencapai 44.543 orang atau turun sebesar 82 persen dibandingkan kunjungan wisatawan di tahun 2019.
Ia meminta kerja sama seluruh stakeholder untuk memperhatikannya karena jumlah kunjungan wisatawan ini sangat jauh dan akan sangat berdampak kepada perekonomian NTT.
“Kemarin saya dengar dari pelaku usaha wisata di Labuan Bajo, apalagi ditambah bencana siklon yang terjadi di NTT, mereka masih dilarang untuk melakukan aktivitas pelayaran selama seminggu lebih. Memang sangat memukul, bahkan bisa dikatakan sudah pada level susah untuk makan. Ini berat sekali. Perlu ada kerja sama di antara kita. Kemarin saya berpikiran kalau bisa pelarangan itu tidak satu minggu, kalau bisa syahbandar setiap hari bisa memberikan clearence untuk esok harinya berdasarkan laporan cuaca dari BMKG,” jelasnya.
“Kalau masyarakat tidak boleh bekerja (melaut), padahal mereka ini praktis hidup dari pekerjaan seminggu. Makanan yang mereka makan itu tergantung dari pekerjaan mereka dalam seminggu. Saya kira perlu kita perhatikan dan dukungan BUMN sebagai aktor ekonomi terdepan bisa kita andalkan di samping pemerintah, tentu akan sangat memainkan perannya di saat sulit seperti ini, khususnya di Labuan Bajo,” pungkasnya.
