• Terbaru
  • Trending

Lambatnya Serapan Anggaran Pemda Perlu Dievaluasi

Pagi ini Jokowi ke Kaltim Cek Vaksinasi

Pagi Ini Jokowi ke Jerman, Rusia, & Ukraina

Mengapa Tali Toga Dipindahkan ke Kanan Saat Wisuda?

Mengapa Tali Toga Dipindahkan ke Kanan Saat Wisuda?

Erick Thohir Jelaskan BUMN tak Sponsor  Formula E

Anies: Formula E Bikin Mata Dunia Tertuju ke Indonesia

Eks Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil jadi Penasihat Fintech Digiasia Bios

Mengapa Kursi Sopir Bus lebih Rendah dari Penumpang?

Survei: Jakarta No. 3 di Dunia Paling Stres Mengemudi

BNI Bantu Restoran Padang di Amsterdam

BNI Bantu Restoran Padang di Amsterdam

Merger BUMN Pelabuhan, Anak &  Cucu Usaha Tidak Digabung

Usai Dimerger, Pelindo Laba Rp3,2 Triliun

Wapres: Bank Muamalat Tak Boleh Mati

Bank Muamalat Rombak Direksi dan Komisaris

3 Anak Usaha Hutama Karya IPO, Target Rp2 T

Hutama Karya Bidik Jalan Tol IKN

Batik Air Buka Rute Jakarta-Bangkok

Batik Air Terbang Perdana Kualanamu ke Singapura

BI Berikan Quantitative Easing untuk Pulihkan Ekonomi dari Covid-19

BI Punya alasan Tahan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Menteri Tjahjo Duga Data ASN Ikut Bocor

Tjahjo Kumolo Dirawat di RS

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
Senin, Juni 27, 2022
Aspek.id
  • HOME
  • BERITA UTAMA
  • NEWSHOT
    • Semua
    • BUMN
    • EKONOMI
    • ENERGI
    • INFRASTRUKTUR
    • LIFESTYLE
    • PERBANKAN
    • POLITIK
    • TEKNOLOGI
    • UMKM
    Pagi ini Jokowi ke Kaltim Cek Vaksinasi

    Pagi Ini Jokowi ke Jerman, Rusia, & Ukraina

    Mengapa Tali Toga Dipindahkan ke Kanan Saat Wisuda?

    Mengapa Tali Toga Dipindahkan ke Kanan Saat Wisuda?

    Erick Thohir Jelaskan BUMN tak Sponsor  Formula E

    Anies: Formula E Bikin Mata Dunia Tertuju ke Indonesia

    Eks Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil jadi Penasihat Fintech Digiasia Bios

    Mengapa Kursi Sopir Bus lebih Rendah dari Penumpang?

    Survei: Jakarta No. 3 di Dunia Paling Stres Mengemudi

    BNI Bantu Restoran Padang di Amsterdam

    BNI Bantu Restoran Padang di Amsterdam

    Merger BUMN Pelabuhan, Anak &  Cucu Usaha Tidak Digabung

    Usai Dimerger, Pelindo Laba Rp3,2 Triliun

    Wapres: Bank Muamalat Tak Boleh Mati

    Bank Muamalat Rombak Direksi dan Komisaris

    3 Anak Usaha Hutama Karya IPO, Target Rp2 T

    Hutama Karya Bidik Jalan Tol IKN

    Batik Air Buka Rute Jakarta-Bangkok

    Batik Air Terbang Perdana Kualanamu ke Singapura

    • POLITIK
    • BUMN
    • EKONOMI
    • INFRASTRUKTUR
    • ENERGI
    • TEKNOLOGI
    • LIFESTYLE
    • PERBANKAN
    • UMKM
  • MARKET
  • FIGUR
  • OPINI
Tidak DItemukan
Lihat Semua Hasil
  • HOME
  • BERITA UTAMA
  • NEWSHOT
    • Semua
    • BUMN
    • EKONOMI
    • ENERGI
    • INFRASTRUKTUR
    • LIFESTYLE
    • PERBANKAN
    • POLITIK
    • TEKNOLOGI
    • UMKM
    Pagi ini Jokowi ke Kaltim Cek Vaksinasi

    Pagi Ini Jokowi ke Jerman, Rusia, & Ukraina

    Mengapa Tali Toga Dipindahkan ke Kanan Saat Wisuda?

    Mengapa Tali Toga Dipindahkan ke Kanan Saat Wisuda?

    Erick Thohir Jelaskan BUMN tak Sponsor  Formula E

    Anies: Formula E Bikin Mata Dunia Tertuju ke Indonesia

    Eks Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil jadi Penasihat Fintech Digiasia Bios

    Mengapa Kursi Sopir Bus lebih Rendah dari Penumpang?

    Survei: Jakarta No. 3 di Dunia Paling Stres Mengemudi

    BNI Bantu Restoran Padang di Amsterdam

    BNI Bantu Restoran Padang di Amsterdam

    Merger BUMN Pelabuhan, Anak &  Cucu Usaha Tidak Digabung

    Usai Dimerger, Pelindo Laba Rp3,2 Triliun

    Wapres: Bank Muamalat Tak Boleh Mati

    Bank Muamalat Rombak Direksi dan Komisaris

    3 Anak Usaha Hutama Karya IPO, Target Rp2 T

    Hutama Karya Bidik Jalan Tol IKN

    Batik Air Buka Rute Jakarta-Bangkok

    Batik Air Terbang Perdana Kualanamu ke Singapura

    • POLITIK
    • BUMN
    • EKONOMI
    • INFRASTRUKTUR
    • ENERGI
    • TEKNOLOGI
    • LIFESTYLE
    • PERBANKAN
    • UMKM
  • MARKET
  • FIGUR
  • OPINI
Tidak DItemukan
Lihat Semua Hasil
Aspek.id
Tidak DItemukan
Lihat Semua Hasil
Home NEWS EKONOMI

Lambatnya Serapan Anggaran Pemda Perlu Dievaluasi

Editor by Zamzami Ali
September 26, 2021
in EKONOMI

Ilustrasi APBN | investordaily

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, permasalahan pemerintah daerah yang masih menyimpan uangnya di perbankan harus dilihat secara utuh. Hal ini dilihat dari simpanan pemda yang kembali naik menjadi Rp178,9 triliun pada Agustus 2021.

“Di satu sisi, lambatnya serapan anggaran ini sangat terkait dengan kesejahteraan rakyat, karena anggaran merupakan instrumen kesejahteraan. Jika anggarannya mengendap di bank, pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu,” kata Anis dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (26/9/2021). 

Menurut Anis, lambatnya serapan anggaran tersebut harus dievaluasi baik oleh pemda maupun  pemerintah pusat. Pasalnya, dari penelaahan yang dilakukan, lambatnya serapan anggaran tersebut tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pemda.

BacaJuga

Batik Air Terbang Perdana Kualanamu ke Singapura

Produk e-Commerce Didominasi Asing

Belanja di Arab, Jamaah Haji Dikenakan PPN 15%

Commitment Fee Formula E Naik, DPRD Panggil JakPro

Erick: Ekonomi RI Terus Tumbuh 5% Hingga 2045

Jamaah Haji Indonesia Terima Rp6 Juta di Mekkah

Sebab, ada beberapa alokasi yang tidak bisa dibelanjakan oleh pemda karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. 

“Selama ini, pemerintah pusat memberikan ‘menu’ apa saja kegiatan yang dapat diakses oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah seringkali mengakses dana dari pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerahnya,” tambahnya. 

Baca Juga: Pemda Bisa Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Hal tersebut, menurut Anis, menjadi salah satu penyebab mengendap nya dana pemerintah daerah di bank. “Banyak kebutuhan pemerintah daerah yang tidak terdapat dalam menu dari pusat, sehingga pemerintah daerah seringkali mengakses dana alokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhannya,” tutur Anis.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengatakan bahwa dari pertemuannya dengan beberapa pemerintah daerah, mereka mengeluhkan lambatnya juknis yang disampaikan oleh pemerintah pusat sehingga penggunaan dana menjadi terhambat.

“Dalam hal ini, pemerintah pusat juga harus mengevaluasi diri. Kendala-kendala di lapangan harus dicari sehingga tidak terjadi keterlambatan yang berulang,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini menambahkan bahwa dalam panitia kerja Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD), pihaknya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membuat jadwal transfer dari pusat ke daerah yang disesuaikan dengan jadwal yang dibuat pemda saat penyusunan anggaran daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu membuat menu yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Baca Juga: Tangani Covid, Pemda Bisa Pakai Dana Desa hingga Dana Alokasi Umum

Tentang petunjuk teknis (juknis) yang seringkali disosialisasikan terlambat, legislator dapil DKI Jakarta I tersebut menegaskan semestinya hal tesebut bisa dilakukan lebih awal. kepada pemda, ia mendorong agar dapat menyerap anggaran lebih sigap sehingga pembangunan di daerah tidak terlambat.

Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Kamis (24/9/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dari data Kementerian Keuangan, simpanan Pemda di Agustus ini naik cukup tinggi yakni Rp5,22 triliun atau 3,01 persen dibandingkan posisi Juli 2021 sebesar Rp173,73 triliun.

Komentar
Tags: anggaran daerahbelanja daerahdana daerahpemda
Bagikan11Tweet7KirimBagikanBagikan2Kirim

Berita Terkait

Anggaran PEN Sudah Terserap Rp679 Triliun

Pemda Simpan Uang Rp183 T di Bank

Uang pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp183,3 triliun per Februari 2022. Saldo itu mencatatkan jumlah tertinggi dari tiga tahun...

Tangani Covid, Pemda Bisa Pakai Dana Desa hingga Dana Alokasi Umum

Daerah Berkapasitas Fiskal Daerah Tinggi Dapat Bentuk Dana Abadi Daerah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah daerah dapat membangun Dana Abadi Daerah sebagai opsi bagi kebermanfaatan lintas generasi...

Cegah Korupsi 20 Daerah Diganjal Dana Insentif

Kementerian Keuangan mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) kepada 20 pemerintah daerah (pemda) yang memperoleh nilai kerja minimal 76 dengan kategori B dalam...

Tampilkan Lebih Banyak
  • Trending
  • Comments
  • Terbaru

Eks Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil jadi Penasihat Fintech Digiasia Bios

Pagi ini Jokowi ke Kaltim Cek Vaksinasi

Pagi Ini Jokowi ke Jerman, Rusia, & Ukraina

Mengapa Tali Toga Dipindahkan ke Kanan Saat Wisuda?

Mengapa Tali Toga Dipindahkan ke Kanan Saat Wisuda?

KKB Terindikasi Hendak Gagalkan PON XX Papua

KKB Terindikasi Hendak Gagalkan PON XX Papua

Pagi ini Jokowi ke Kaltim Cek Vaksinasi

Pagi Ini Jokowi ke Jerman, Rusia, & Ukraina

Mengapa Tali Toga Dipindahkan ke Kanan Saat Wisuda?

Mengapa Tali Toga Dipindahkan ke Kanan Saat Wisuda?

Erick Thohir Jelaskan BUMN tak Sponsor  Formula E

Anies: Formula E Bikin Mata Dunia Tertuju ke Indonesia

Eks Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil jadi Penasihat Fintech Digiasia Bios

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan

© 2020 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Tidak DItemukan
Lihat Semua Hasil
  • HOME
  • BERITA UTAMA
  • NEWS
    • POLITIK
    • BUMN
    • EKONOMI
    • INFRASTRUKTUR
    • ENERGI
    • TEKNOLOGI
    • LIFESTYLE
    • PERBANKAN
    • UMKM
  • MARKET
  • FIGUR
  • OPINI

© 2020 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media