Pembebasan Lahan PSN, LMAN Gelontorkan Dana Rp53,38 Triliun

ASPEK.ID, JAKARTA – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) berkomitmen untuk tetap melaksanakan pembayaran pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) meskipun di masa pandemi Covid-19.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, dalam masa pandemi, LMAN tetap melaksanakan pembayaran pembebasan lahan infrastruktur PSN sesuai dengan target yang telah direncanakan.

“Kami menjunjung tinggi tata kelola dan mengedepankan sinergi bersama masyarakat serta pihak-pihak terkait seperti Kementerian/Lembaga dan BUJT,” kata Basuki Purwadi dalam keterangan resmi, Jum’at (26/6).

Selain itu, LMAN juga mengedepankan produktivitas kinerja walaupun banyak penyesuaian cara kerja yang dilakukan karena pandemi.

Terbukti, sejak 16 Maret 2020 hingga 24 Juni 2020, dana pembebasan lahan PSN yang telah digelontorkan LMAN mencapai Rp4,389 Triliun, yang terdiri dari dana talangan kepada Badan Usaha Jalan Tol dan cost of fund senilai Rp4,032 Triliun dan pembayaran langsung kepada masyarakat senilai Rp357 Miliar.

Sedangkan total pembayaran sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 yang sudah dibayarkan LMAN untuk seluruh sektor PSN adalah sebesar Rp53,384 T, dimana porsi pendanaan jalan tol memiliki porsi terbesar senilai Rp47,771 Triliun (89,48%) dan pendanaan non tol senilai Rp5,612 Triliun (10,51%).

Selain itu, LMAN juga berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PSN dengan melakukan penyesuaian prosedur pendanaan lahan menyusul dikeluarkannya Peraturan Presiden No.66 Tahun 2020 mengenai Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan PSN.

Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya Pemerintah untuk memberikan payung hukum percepatan proses pendanaan lahan PSN, untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya yaitu Perpres No.102 Tahun 2016.

Terdapat beberapa substansi pokok yang diatur dalam Perpres No.66 Tahun 2020 dalam rangka percepatan pendanaan lahan PSN, yaitu pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan, pembagian tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan pendanaan lahan dan penyederhanaan dokumen permohonan pembayaran.

Kemudian, sertifikat sebagai dokumen permohonan pembayaran, penelitian administrasi atas permohonan pembayaran serta pensertipikatan tanah PSN oleh Kementerian/Lembaga sebagai bentuk pengamanan aset.

Pendanaan dan pengadaan tanah merupakan proses penting dan mendasar dalam percepatan pembangunan PSN.

“Dalam pelaksanaannya, diperlukan sinergi bersama seluruh pihak, termasuk LMAN, Kementerian/Lembaga yang mengajukan pendanaan lahan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maupun masyarakat, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur,” tandas Basuki.