Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto secara resmi memperkenalkan logo baru Kemhan RI untuk menggantikan logo Kemhan yang telah digunakan sejak tahun 2005 pada Rapim Kemhan tahun 2022 hari kedua di Kemhan, Jakarta, Kamis (20/1).
Menhan juga menyerahkan dokumen strategis pertahanan negara yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam bagi Kemhan dan TNI dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari dinamika perkembangan lingkungan strategis.
Dalam Rapim Kemhan 2022 yang bertema “Konsolidasi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara” hari kedua ini turut dihadiri oleh 160 perwira tinggi TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan pejabat dari Kementerian/Lembaga lainnya.
“Seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk dapat menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan hambatan, dan tantangan di masa depan” kata Menhan Prabowo.
Menhan Prabowo dalam sambutannya memaparkan bahwa kebijakan pertahanan negara tahun 2022 merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari upaya pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pertahanan negara tahun 2021.
Sasaran kebijakan yang masih berlangsung akan dilanjutkan, di antaranya kebijakan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung, kebijakan pembangunan postur TNI, perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar, pembangunan sistem logistik yang terdesentralisasi dan penguatan pertahanan di wilayah selat-selat strategis.
“Melalui Rapim Kemhan ini diharapkan adanya sinergitas dan koordinasi yang lebih erat lagi demi kelancaran dan suksesnya tugas-tugas ke depan,” kata Menhan Prabowo.
Menhan Prabowo mengatakan bahwa kompleksnya dinamika lingkungan strategis saat ini berpotensi memunculkan berbagai bentuk ancaman seperti ancaman militer, nonmiliter hingga hibrida yang diprediksi masih akan mengancam kepentingan nasional, membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia di masa mendatang.
“Ancaman militer bisa berbentuk ancaman militer kekuatan asing ataupun dalam negeri seperti konflik terbuka, perang konvensional, separatisme, dan ancaman operasi intelijen,” jelas Menhan.
Pelanggaran wilayah perbatasan darat, laut, maupun udara seperti pelanggaran oleh kapal-kapal asing bersenjata hingga pelanggaran wilayah udara oleh pesawat negara asing juga turut disebutkan Menhan Prabowo sebagai ancaman yang perlu diantisipasi oleh Indonesia.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya pada kesempatan tersebut mengatakan Polri sangat mendukung penuh kebijakan konsolidasi kekuatan pertahanan negara, utamanya pengembangan sistem pertahanan negara yang sedang disusun dan menjadi roadmap pembangunan pertahanan negara 2020-2045 oleh Kemhan.
“Diperlukan sinergitas dan profesionalisme yang sangat kuat antara TNI dan Polri, bersama seluruh komponen bangsa untuk selalu siap sehingga kita memiliki postur sistem pertahanan negara yang modern dan pengembangan kekuatan yang tangguh dalam menghadapi hakikat berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar,” tegas Kapolri.
Pada akhir rangkaian Rapim 2022, Menhan Prabowo juga menyerahkan sejumlah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) untuk menunjang tiga matra TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
