ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, dari pengalaman selama ini banyak program-program pemerintah yang justru terkendala serta terkait dengan permasalahan hukum.
“Banyak masalah investasi yang antre tetapi karena kepastian hukumnya yang masih diragukan, mereka sudah buka pintu tetapi tidak bisa merealisasi investasinya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).
Presiden menyampaikan, para pelaku usaha dan investor di dalam negeri termasuk di dalamnya BUMN, banyak ketakutan terhadap aparat hukum.
“Ini tolong jangan sampai terjadi lagi, dicari-cari kesalahan dikit-dikit sehingga program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan, gara-gara memang banyak orang yang tidak senang terhadap pembangunan itu, misalnya pembangunan kilang minyak, refinery, banyak nggak senang karena memang banyak senang yang impor,” terang Presiden.
Menurut Presiden, banyak yang nggak senang terhadap pembangunan kilang minyak. Tetapi ia mengingatkan, bahwa untuk negara ini adalah sebuah keharusan sehingga neraca perdagangan neraca, neraca transaksi berjalan bisa diperbaiki.
Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung dan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar hukum harus menjamin keberanian investor, pelaku-pelaku industri dan birokrasi dalam menjaga program-program pemerintah.
“Saya ngomong apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum kita dibajak oleh para mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi,” jelas Presiden seraya mengemukakan, banyak pejabat pemerintah, BUMN dan swasta yang berinovasi dalam menjalankan program-program strategis justru yang digigit.
Presiden mengingatkan, instrumen dan aparat hukum harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa, memberikan keberanian pada para pelaku usaha, memberikan dorongan keberanian kepada BUMN, birokrasi untuk berinovasi yang jelas-jelas tidak ada niat jahatnya, jangan dicari-cari kesalahannya.
“Ya. Yang tidak ada niat untuk melawan hukum, jangan dicari-cari tetapi jika ada niat jahatnya, ya silahkan, diselesaikan,” imbuhnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya agar dirancang sebuah reformasi hukum yang baik, hukum yang memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat, hukum untuk kesejahteraan, dan hukum untuk pembangunan.
Presiden Jokowi mengaku telah berulang kali menyampaikan bahwa kita harus menyelesaikan beberapa masalah di bidang ekonomi yang sangat rumit, baik masalah defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan yang ruwet karena regulasi kita yang terlalu banyak.
“Kemudian juga yang berkaitan dengan pembangunan refinery, kemarin sudah serahkan ke Pak Menko agar ini dijaga, dikawal, kemudian juga program B30, B50 dan nanti sampai ke B100, agar juga dikawal dan dijaga agar bisa kita selesaikan,” ungkap dia.
“Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya tetapi harus di, anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir. Kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan swasta terus dilakukan dan bahkan kita ingin agar produk-produk yang ada itu, bisa kita ekspor,” tegasnya.
