ASPEK.ID, JAKARTA – Tim Kuasa DPR RI memberikan keterangan untuk Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XVIII/2020.
Perkara ini mengenai pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (UU Nomor 10 Tahun 2016) terhadap UUD NRI 1945.
Uji materiil terkait dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur persyaratan mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan Pilkada.
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mewakili Tim Kuasa DPR RI mengusulkan anggota Parlemen seharusnya cukup diberikan cuti saja ketika mencalonkan diri saat Pilkada.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut menuturkan sejumlah alasan yang menjadi landasan mengapa tidak perlu seorang anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mundur.
Yakni salah satunya, ungkap Arteria, keanggotaan DPR, DPD, dan DPRD diatur dengan UU sendiri.
“Yaitu, UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019. Serta, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015,” ujar Arteria saat menyampaikan pendapatnya mewakili Tim Kuasa DPR RI di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/8).
Terkait dengan UU a quo yang diujikan, Arteria menegaskan pada prinsipnya ia selaku Anggota DPR RI pembahas UU A quo (Komisi II periode itu) menekankan bahwa sikap Fraksi-Fraksi di DPR RI pada saat itu konsisten untuk tidak menerima Putusan MK No.33/PUU-XIII/2015.
“Hal ini jelas berbeda dengan TNI, Polri, PNS, Kepala Desa atau sebutan lain serta pegawai/pejabat pada BUMN atau BUMD menurut UU-nya masing-masing diharuskan untuk mundur sebagai bentuk untuk menjaga netralitasnya sebagai pejabat profesional dari politik praktis,” tandas Arteria.
