ASPEK.ID, JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra dan Suhartoyo, dibuat kebingungan terkait keberadaan Wakil Menteri (Wamen) yang merangkap jabatan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal itu terungkap dalam persidangan terhadap gugatan ‘Wakil Menteri’ yang dilayangkan oleh Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Bayu Segara.
Warga Petamburan, Jakarta Pusat itu meminta agar posisi Wamen dihapus karena membuat boros APBN dan membuat birokrasi di pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin kian gemuk.
“Dasar hukum apa yang membenarkan Wamen itu bisa jadi komisaris? Lembaga yang diposisikan independen, lalu ditaruh Wakil Menteri di situ. Tolong dibantu supaya kita bisa melihat peta kebutuhan Wamen itu memang kebutuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan atau kebutuhan-kebutuhan lain?” kata Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang di Gedung MK, Senin (10/2).
“Untuk beban kerja Kementerian yang berat dipandang perlu dibantu Wamen. Ini ada korelasinya, kenapa justru para Wamen ini kemudian diperbolehkan rangkap jabatan? Ini ada kontra produktif kan, jadinya? Coba, alasannya apa?” timpal Suhartoyo.
“Sebenarnya wakil menteri ini pejabat negara apa bukan? Nah, kalau pejabat negara kan, sebenarnya ada larangan-larangan untuk merangkap jabatan itu. Nanti dijelaskan juga,” lanjut Suhartoyo.
Berdasarkan penelusuran Aspek.id, ada tiga Wakil Menteri Jokowi yang saat ini merangkap jabatan sebagai Komisaris di beberapa perusahaan pelat merah.
Ketiganya adalah duo Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirdjoatmojo serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Berikut profil ketinganya:
1. Budi Gunadi Sadikin – Wakil Komut PT Pertamina
Budi lahir pada 8 Juli 1964. Dia meraih gelar sarjana di Bidang Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1988, Sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultant (CHFC) dan Chartered Life Underwriter (CLU) dari Singapore Insurance Institute (2004).
Budi sempat menjadi Staf Teknologi Informasi di IBM Asia Pasifik, Tokyo, Jepang (1988-1994), General Manager Electronic Banking – Chief GM Jakarta – Chief GM HR PT Bank Bali Tbk (1994-1999), dan Senior VP Consumer dan Commercial Banking ABN Amro Bank Indonesia & Malaysia (1999-2004).
Dia juga pernah menjabat Executive VP Consumer Banking PT Bank Danamon Tbk (2004-2006), Direktur of Micro and Retail Banking PT Bank Mandiri Tbk (2006-2013), Direktur Utama PT Bank Mandiri (2013-2016), Staf Khusus Menteri BUMN (2016-2017), Dirut PT Inalum dan sekarang menjabat Wakil Menteri BUMN.
2. Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Mandiri
Tiko, panggilan akrab Kartika Wirjoatmodjo adalah sosok yang telah malang melintang di dunia perbankan. Pria kelahiran Surabaya, 18 Juli 1973 ini meraih gelar S1 di Universitas Indonesia jurusan ekonomi dan S2 di Rotterdam School of Management.
Karier Tiko dimulai dari Konsultan Pajak dan Akuntansi di RSM AAJ tahun 1995 hingga 1996. Kemudian, dia bekerja sebagai Analis Kredit di Industrial Bank of Japan tahun 1996 hingga 1998, Senior Consultant di PwC Financial Advisory Services tahun 1998 hingga 1999) dan Boston Consulting Group tahun 2000 hingga 2003.
Di 2003, Tiko bergabung dengan Bank Mandiri dan menjadi Group Head di Department Head Strategy & Financial Analysis di Strategy and Performance Group Bank Mandiri. Tiko juga pernah menjabat Managing Director Mandiri Sekuritas pada 2011 dan CEO Indonesia Infrastructur Finance (anak usaha BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur).
Tiko kemudian menjadi Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2013 dan pada 2015, Tiko ditunjuk sebagai CFO Bank Mandiri dan menjadi Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan menjadi Dirut Bank Mandiri pada 2016 hingga 2019.
3. Suahasil Nazara – Wakil Komut PT PLN
Suahasil mengawali karir menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) sejak 1999, dan pada tahun 2009 mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi.
Di lingkungan FEB-UI, Suahasil pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005), Kepala Lembaga Demografi (2005-2008), dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009-2013). Suahasil pun pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal di era 2009-2011.
Suahasil juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus, dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015.
Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.
Sejak tanggal 6 Februari 2015 menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan pada tanggal 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
