ASPEK.ID, JAKARTA – Pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2020 berhasil dimenangkan oleh pasangan Joe Biden-Kamala Haris. Mereka mengalahkan pasangan Donald Trump-Mike Pence.
Ekonom Senior Faisal Basri berpendapat bahwa Indonesia tidak akan lebih diuntungkan dari bidang ekonomi dengan kemenangan Biden.
Biden dianggap memiliki kebijakan fiskal yang berlawanan dengan Donald Trump. Partai Demokrat yang mengusung Biden memiliki persyaratan yang lebih ruwet dalam bisnis bilateral.
Partai itu selalu memasukkan isu kemanusiaan (human rights) dan energi baru terbarukan, berbanding terbalik dengan Trump yang lebih mementingkan keuntungan bisnis.
“Saya tidak suka jawabannya kalau Trump (menang) lebih menguntungkan untuk Indonesia. Partai Republik (pengusung Trump) kerjanya stimulus, cetak uang sehingga dolar AS merosot dan rupiah menguat tanpa usaha,” kata Faisal dalam diskusi online beberapa waktu lalu dikutip laman CNN Indonesia, Senin (9/11).
Selain itu, Faisal menyatakan Partai Demokrat terlalu hati-hati dalam menahan defisit fiskal. Ini juga akan merugikan Indonesia.
Sebab, AS berpotensi lebih sedikit memberikan stimulus dan cetak uang. Dengan demikian, dolar AS akan menguat dan rupiah merosot.
Dalam pembiayaannya, Biden akan menaikkan pajak orang kaya. Hal itu akan berdampak positif bagi perekonomian AS.
Selama empat tahun terakhir Trump menjabat, AS lebih banyak mengucurkan beragam stimulus kepada dunia usaha untuk memastikan bisnis-bisnis raksasa dapat bertahan.
Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Pieter Abdullah menilai kemenangan Biden akan mengurangi ketidakpastian ekonomi global yang terjadi selama Trump memimpin.
Hal ini akan membawa keuntungan bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Selain itu, perang dagang antara AS dan China juga bisa diperbaiki di bawah pemerintahan Biden. Walhasil, sektor perdagangan global diprediksi semakin positif ke depannya.
Hubungan dagang AS dan China diketahui memanas sejak 2018 lalu karena Trump melakukan proteksionisme dagang dengan mengenakan tarif 25 persen pada impor baja dan 10 persen pada aluminium dari sejumlah negara, termasuk China.
Perang dagang mereda pada Januari 2020 dengan penandatanganan kesepakatan damai fase I. Namun, pembahasan mengenai hubungan dagang AS dan China belum berlanjut karena pandemi Covid-19.
