ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan serta melantik Menteri di Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 di Istana Kepresidenan pada Rabu (23/10/2019).
Saat maju di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 lalu, Jokowi dan KH Ma’ruf bertarung dengan dukungan dari tujuh partai politik (parpol) yakni, PDI-P, NasDem, PPP, PKB, Hanura, Golkar dan PKPI.
Sedangkan rivalnya, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno disokong oleh empat kekuatan, yakni Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat.
Usai Pilpres yang hasil akhirnya dimenangi oleh Jokowi-Ma’ruf Amin, tentu tak dapat dipungkiri bahwa jabatan atau posisi di pemerintahan merupakan salah satu hal yang paling penting ‘diberikan’ untuk para partai pendukung.
Kursi Kabinet
Dari 38 nama menteri dan pejabat setingkat menteri di kabinet, hampir separuhnya berasal dari partai politik. Tentu saja, menteri tersebut berasal dari para pengusung Jokowi-KH Ma’ruf Amin, di luar mereka yang berasal dari kalangan profesional.
PDIP mengirimkan 5 nama, Tjahjo Kumolo (Menteri PAN-RB), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Juliari Batubara (Menteri Sosial), Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) dan Gusti Ayu Bintang Darmavati (Menteri PPPA).
Golkar mengirimkan 3 nama yaitu Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian) dan Zainuddin Amali (Menteri Pemuda dan Olahraga).
Kemudian PKB mengutus 3 nama yaitu Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa dan PDTT dan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.
NasDem juga mengirim 3 nama yakni Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Johnny G. Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika) serta PPP diwakili 1 kursi yakni Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas).
Tidak hanya kursi menteri, jatah Wakil Menteri yang dilantik pada Jum’at (25/10) kemarin juga diisi oleh elit partai politik pengusung diantaranya, John Wempi Wetipo (Wakil Menteri PUPR/PDI-P) dan Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan/Golkar).
Dua partai pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin juga ikut mendapat jatah, PSI dan Perindo mengutus Surya Tjandra (Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang) dan Angela Tanoesoedibjo (Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).
Nasib Hanura
Tanpa bermaksud untuk tidak menghormati PBB dan PKPI (yang sama-sama berstatus sebagai pendukung), nasib tragis justru dialami oleh partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin, yakni Hanura.
Partai yang didirikan pada 2006 silam ini, pada Pemilu 2009 mendapat 18 kursi (3,21%) di DPR setelah mendapat sebanyak 3.922.870 suara (3,8%). Di Pemilu 2014 Hanura mendapat 16 kursi (2,9%) di DPR setelah mendapat sebanyak 6.579.498 suara (5,26%).
Namun, di Pemilu 2019 Hanura gagal mendapatkan kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu DPR 2019, karena hanya mendapat sebanyak 2.161.507 suara (1,54%) yang tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%.
Bak jatuh, tertimpa tangga pula. Hanura malah tidak mendapatkan posisi apapun di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Berbeda dengan partai pengusung lainnya yang mendapat ‘jatah’ kursi menteri. Bahkan, dua partai pendukung ikut “kecipratan’ rezeki dimana PSI dan Perindo mendapat jatah Wakil Menteri.
Hal yang paling mendapat sorotan adalah Gerindra yang notabene nya berada di kubu lawan. Tapi, Gerindra justru ikut masuk kedalam kabinet. Gerindra mengirimkan dua wakilnya yakni Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan) dan Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan).
Respon Hanura
Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah mengaku belum mengetahui nasib partainya di kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin.
Inas, sapaan akrabnya mengatakan, Hanura selayaknya mendapatkan apresiasi terkait peranannya saat mengusung serta mendukung pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin di gelaran Pilpres 2019.
Hanura dikatakannya sebagai partai yang memiliki 16 kursi saat itu, berjuang dengan serius dan sungguh-sungguh serta memerintahkan kadernya di seluruh Indonesia untuk memenangkan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
Disebutkan Inas, Hanura yang ikut serta menandatangani pendaftaran Capres dan Cawapres Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Namun, kenyataannya Hanura malah tidak masuk ke dalam kabinet.
“Memang itu hak prerogatif Presiden, tapi melihat kenyataan sekarang seperti ini sudah sepatutnya kita merasa kecewa karena kita layak mendapatkan apresiasi tapi malah tidak dihargai,” kata Inas saat dihubungi Aspek.id, Jum’at (25/10/2019) sore.
Saat ditanyai sikap Hanura kedepan, Inas mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi dari Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).
Kemudian, Inas menambahkan bahwa tidak tertutup kemungkinan juga Hanura akan menjumpai Presiden Jokowi terkait ‘ketidakadilan’ yang dirasakan oleh Hanura saat ini.
“Saya rasa, dalam waktu dekat Ketua Umum Hanura, Pak OSO akan menjumpai Presiden Jokowi. Mungkin ya, untuk membicarakan masalah ini,” jelasnya.
