Pemerintah memasukkan nuklir dalam peta jalan interkoneksi hingga 2060. Chief Operating Officer PT ThorCon Power Indonesia Bob Effendi mengatakan dalam peta jalan untuk menyambungkan lima area utama kelistrikan di Indonesia atau yang dikenal dengan istilah super grid.
Pemerintah memasukkan energi nuklir sebagai salah satu sumber energi baru dan terbarukan. Bob mengatakan dalam interkoneksi super grid Indonesia pada 2060, nuklir akan berkontribusi sekitar 32 gigawatt (GW) dalam bauran energi.
“Menteri ESDM berencana 6 GW di Sumatra, dan 26 GW di Kalimantan dari pembangkit listrik tenaga nuklir,” ujarnya dalam unggahan Twitter pribadinya yang dikutip pada Sabtu (28/1/2023).
Pemerintah menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir (MTN) yang diatur dalam rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan (RUU EBET). Persetujuan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat menyerahkan rancangan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU EBET Inisiatif DPR RI dalam rapat kerja Komisi VII pada 29 November 2021.
Arifin mengusulkan kewenangan MTN menyasar pada pengkajian kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan.
“Selain itu, pemerintah mengusulkan pelaksana PLTN [pembangkit listrik tenaga nuklir] adalah badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang ketenaganukliran untuk listrik,” kata Arifin.
Arifin menjelaskan super grid dilakukan karena sumber-sumber EBT banyak yang berlokasi di daerah-daerah yang jauh dari masyarakat maupun industri, atau dapat dikatakan sedikit permintaan akan listrik.
Untuk itu, super grid bisa menjadi jalan untuk menyalurkan listrik dari sumber EBT ke tempat lain yang lebih membutuhkan listrik. Arifin menjelaskan bahwa dengan super grid adalah salah satu upaya untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat karena banyak menggunakan pembangkit berbahan dasar dari EBT.
Hal itu didukung pula bahwa isu global terkini adalah terkait dengan green industry yang sedikit atau bahkan tidak menghasilkan emisi karbon.
“Seperti di Sulawesi yang memiliki banyak industri serta pemurnian mineral yang memerlukan listrik sangat besar, saat ini pembangkit listriknya menggunakan batu bara, ke depan nanti bukan tidak mungkin akan ada persyaratan proses mineral harus ramah lingkungan,” tutupnya.
