Ketua KPK selaku anggota Tim Nasional Pencegahan Korupsi Firli Bahuri mengatakan tingginya biaya logistik karena birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih.
Banyak instansi pemerintah yang terlibat juga diperburuk dengan koordinasi yang tidak berjalan berujung pada inefisiensi.
Firli menyebut stakeholders pelabuhan laut mengeluhkan banyaknya praktik suap karena pelayanan yang tidak berbasis sistem informasi teknologi, sehingga rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses operasionalnya.
“Belum lagi hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak [PNBP] karena sistem yang masih manual pada beberapa titik,” ujarnya, Kamis (11/11/2021).
Firli mengungkapkan ada empat permasalahan yang ditemukan oleh Tim Stranas PK di Pelabuhan. Di antaranya ditemukan Otoritas Pelabuhan dan Kesyahbandaran yang tidak menggunakan sistem aplikasi Inaportnet dalam pemberian layanan.
Menurutnya, hal itu yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara bila proses layanan jasa kepelabuhanan tidak terlaporkan ke dalam sistem.
Kemudian ditemukan pemberian layanan jasa kepelabuhanan yang tidak direkam ke dalam sistem (manual) dan tidak sesuai yang dibayarkan oleh pengguna jasa.
Firli menambahkan masih ditemukan ketidaksesuaian kebutuhan, kualifikasi, kelembagaan, dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan.
Hal ini tidak hanya merugikan pengguna jasa tetapi juga merugikan tenaga kerja bongkar muat itu sendiri sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam memberikan layanan.
“Kemudian juga masih ditemukan layanan jasa kepelabuhanan yang belum terintegrasi satu sama lain [seperti layanan karantina] dan belum tersedia 24/7 sebagai akibat dari keterbatasan SDM,” katanya.
Firli menyatakan, pelabuhan yang produktif dan efisien dapat menjadi suatu keunggulan tersendiri dalam menarik muatan internasional untuk singgah di pelabuhan.
Dia mencontohkan, Singapura dengan trafik petikemas tahunan lebih kurang 37 juta TEUs, sekitar 80 persennya merupakan kargo transshipment dari negara-negara lain.
“Sebaliknya, pelabuhan yang kurang produktif dan kurang efisien dapat menjadi suatu kelemahan yang signifikan bagi perekonomian suatu negara,” tutupnya.
Data Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) 2020 menunjukkan biaya logistik di Indonesia sebesar 26,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB), dan ini tergolong biaya logistik yang tinggi.
Perbandingan dengan negara lain terlihat dari rendahnya peringkat Indonesia di Logistic Performance Index yang dikeluarkan oleh World Bank 2018. Indonesia berada di rangking 46 dari 160 negara.
