ASPEK.ID, JAKARTA – Sekretaris Perusahaan PT Pelindo IV, Dwi Rahmad Toto mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan BUMN operator pelabuhan melawan pungli dengan memasukkan informasi kegiatan pelayanan kapal dan peti kemas ke dalam bisnis digitalisasi.
“Sejauh ini perusahaan telah melakukan kegiatan transformasi Terminal Peti Kemas (TPK) yang berbasis Planning & Control di Makassar New Port (MNP) dan Pelabuhan Ambon. Sedang diproses untuk di Terminal Petikemas Makassar (TPM), Terminal Petikemas Bitung (TPB), Kendari New Port (KNP) dan Pelabuhan Sorong,” kata Toto, Senin (21/6/2021).
Dengan kegiatan transformasi TPK ini, setiap pergerakan peti kemas di terminal baik MNP maupun TPM selalu terupdate secara real time dan real posisi karena setiap alat bongkar muat di lapangan telah dipasang alat atau device pendukung yang digunakan untuk mengupdate posisi real peti kemas (VMT untuk RTG, Pager untuk HeadTruck dan Handheld untuk Tally cabin CC).
“Digitalisasi ini juga untuk menghilangkan pungutan liar di area pelabuhan,” ujarnya.
Toto menyebutkan, dampak alat pendukung tersebut maka tidak ada lagi petugas Tally pada alat bongkar muat seperti Rubber Tyred Gantry (RTG) dan Reach Stacker (RS) di lapangan.
Selain untuk kelancaran dan keakuratan data dalam setiap pergerakan peti kemas yang diturunkan ataupun dimuat ke tronton atau trailler, dibutuhkan Truck Register Number yang dapat dilihat dengan jelas oleh operator RTG atau RS.
Sejak April lalu Pelabuhan Makassar telah melakukan pemutakhiran data truk yang aktif beroperasi di TPM dan MNP melalui pemasangan sticker Truck Register Number (TRN).
Sticker dibagikan secara gratis atau cuma-cuma kepada masing-masing Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang telah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi dalam hal ini ALFI/ILFA Sulsel.
Setiap truk yang sudah terpasang sticker TRN yang baru, merupakan petunjuk bagi operator di MNP maupun TPM untuk memberikan pelayanan sesuai arahan yang muncul di VMT (Vehicle Mounted Terminal).
General Manager (GM) PT Pelindo IV Cabang MNP, Edy Djoni Markus Nursewan mengungkapkan, salah satu upaya menghilangkan pungli di MNP adalah dengan tidak ada lagi ada sistem tally karena sudah berbasis Planning and Control.
“Manajemen MNP juga sudah membentuk dan mengaktifkan Tim Pencegahan dan Penanganan Praktik Suap, Pungutan Liar dan Gratifikasi,” kata dia.
Pihaknya pun sudah membuat surat edaran untuk tidak meminta uang atau apapun juga kepada siapapun. Bahkan pada hari ini, Rabu (16 Juni 2021), Manajemen MNP membuat Maklumat Pelayanan dan Komitmen Bersama Anti Pungli.
