ASPEK.ID, JAKARTA – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memfasilitasi dialog antara petani desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara dengan PT Perkebunan Nusantara II (Persero).
Langkah yang diinisiasi oleh Kedeputian II ini dilakukan untuk memastikan adanya solusi terbaik bagi konflik agraria yang terjadi antara kedua pihak.
Kedeputian II bertugas membantu pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi penyelesaian masalah program prioritas nasional dan isu strategis.
Utamanya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial, Bantuan Sosial, Perempuan dan Anak, Agama, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pemuda dan Olahraga, Desa, Agraria dan Kebencanaan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan akan segera melaporkan hasil penyelesaian konflik agraria petani di wilayah Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara kepada Presiden.
“Hasil pertemuan tersebut akan segera saya laporkan kepada Presiden. Saya minta Selasa nanti segera diselesaikan. Jangan lagi banyak yang diperdebatkan. Ini pertemuan terakhir untuk menyelesaikan konflik ini,” kata Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Senin (8/3).
Dalam empat kali rapat tingkat menteri yang digelar Kantor Staf Presiden, sejak warga Simalingkar dan Sei Mencirim diterima Presiden pada 27 Agustus 2020, PTPN II diminta menyediakan lahan perumahan dan pertanian bagi anggota serikat tani yang sudah diverifikasi.
Anggota serikat tani yang sudah diverifikasi akan dibangunkan rumah di atas lahan seluas 150 meter persegi untuk setiap kepala keluarga dan skema pinjam pakai lahan produksi 2500 m2/KK yang masa pakainya 35 tahun dan lahan tersebut dapat diperpanjang sesuai kondisi.
Moeldoko menambahkan, Pemerintah akan memberikan dukungan program pemberdayaan masyarakat, pasca redistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keputusan rapat sebelumnya sudah saya laporkan kepada Presiden dan beliau menyetujui skema penyelesaian yang kita sepakati,” jelasnya.
