Negara Modali BUMN Rp58,8 T pada 2022

Pemerintah sedang mengajukan usulan anggaran penyertaan modal negara (PMN) Rp 58,88 triliun kepada BUMN pada 2022. Dana  itu mayoritas digunakan untuk penugasan negara kepada BUMN penerimanya.  

Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi VI DPR RI akhir bulan lalu menerangkan total anggaran PMN tersebut sudah termasuk tambahan PMN di tahun depan.

Total PMN semula yang diajukan sebesar Rp 35,4 triliun yang akan diberikan kepada lima perusahaan plat merah.

Pertama, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumperumnas) (Persero) sebesar Rp 1,57 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kedua, PT PLN (Persero) sebesar Rp 5 triliun digunakan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi gardu induk dan distribusi listrik daerah.

Ketiga, PT Hutama Karya (Persero) yang akan menggunakan dana PMN sebesar Rp 23,85 triliun untuk menyelesaikan konstruksi delapan ruas jalan tol Trans Sumatea dengan target tambahan panjang 162 KM.

Keempat, PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 3 triliun untuk menyelesaikan ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.

Kelima, PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PMN sebesar 1,98 triliun akan digunakan guna penyelesaian pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo dan Yogyakarya Bawen serta SPAM Regional Karian-Serpong.

Anggaran tambahan PMN yang diajukan pada 2022 sebesar Rp 20,48 triliun antara lain PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,8 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 3,5 triliun, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  Rp 1,98 triliun, dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia Rp 7,5 triliun.

Usulan PMN tahun depan masih dalam proses persetujuan Komisi VI DPR RI. Erick mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui suntikan modal BUMN tahun anggaran 2022. Di sisi lain, nampaknya anggaran PMN bisa membengkak.

Sebab Presiden RI Joko Widodo dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menginisiasi suntikan modal sebesar Rp 4,3 triliun untuk proyek tersebut.