OLEH: Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., LL.M. & Muhammad Vijay, S.H., C.L.A.
(Pemerhati Tata Negara dan Perundang-undangan)
Pada Sabtu, 14 Desember 2024, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, mengalami pemakzulan dan penangguhan tugas setelah mengumumkan Darurat Militer pada 3 Desember 2024, di tengah krisis politik yang melanda negara tersebut. Keputusan ini menciptakan ketidakpastian domestik, meskipun Pejabat Presiden Han Duck-soo memastikan bahwa kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri tetap terjaga. Han Duck-soo, yang merupakan Perdana Menteri sejak 2022, ditunjuk sebagai pejabat presiden sementara sesuai dengan konstitusi.
Nasib Yoon Suk Yeol kini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, yang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah Presiden Yoon akan dicopot dari jabatannya atau malah dikembalikan kekuasaannya yang kini sudah ditangguhkan. Jika keputusan tersebut mengarah pada pemecatan, maka pemilihan presiden harus digelar dalam waktu 60 hari.
Namun, ketegangan yang muncul akibat pemakzulan dan pengumuman darurat militer tersebut tidak dapat dihindari, dan berdampak pada kondisi ekonomi negara. Pasar menunjukkan reaksi negatif, yang mencerminkan bagaimana ketidakstabilan politik dapat memengaruhi kepercayaan pasar dan perekonomian. Meskipun kebijakan keamanan dan hubungan internasional terjaga, ketidakpastian dalam politik domestik menggarisbawahi pentingnya stabilitas dalam menjaga perekonomian negara.
Dari peristiwa pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol, Indonesia dapat menggali beberapa pelajaran penting dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi. Walaupun krisis politik berdampak pada stabilitas negara, proses transisi kepemimpinan dan dampaknya memberikan wawasan berharga yang dapat meningkatkan kualitas sistem pemerintahan dan kebijakan ekonomi Indonesia.
Kejelasan Aturan Konstitusi, Undang-Undang, dan Peraturan Pelaksanaan di Korea Selatan
Pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol berlangsung sesuai dengan prosedur hukum yang jelas, berlandaskan pada Konstitusi Korea Selatan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Konstitusi Korea Selatan mengatur dengan rinci tentang prosedur pemakzulan Presiden, yang melibatkan Majelis Nasional dan Mahkamah Konstitusi. Proses ini dimulai dengan pemungutan suara di Majelis Nasional, diikuti dengan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi yang memastikan bahwa keputusan tersebut sah berdasarkan hukum.
Peraturan pelaksanaannya mengatur bagaimana kekuasaan eksekutif dialihkan sementara, dan bagaimana pejabat sementara harus ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, sistem hukum di Korea Selatan menunjukkan kualitas yang sangat tinggi dalam menjamin transparansi dan keadilan, dengan adanya pengawasan ketat oleh berbagai lembaga negara.
Kredibilitas dan Kualitas SDM atau Lembaga yang Melaksanakannya
Kunci keberhasilan proses pemakzulan di Korea Selatan terletak pada kredibilitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan proses hukum ini. Lembaga-lembaga yang menjalankan prosedur ini, seperti Majelis Nasional dan Mahkamah Konstitusi, diisi oleh individu-individu yang memiliki integritas tinggi, profesionalisme, dan independensi. Proses hukum yang melibatkan beberapa lembaga dengan tugas masing-masing memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan prosedur pemakzulan.
1. Proses Hukum yang Transparan dan Berkeadilan
Proses hukum pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol berjalan dengan sangat transparan dan berkeadilan, berkat pengaturan yang jelas dalam konstitusi dan peraturan pelaksanaannya. Setiap tahapan, mulai dari pengusulan pemakzulan hingga keputusan Mahkamah Konstitusi, dilakukan secara terbuka dan melibatkan mekanisme check and balance yang memastikan keadilan. Keberhasilan ini juga didorong oleh kredibilitas lembaga-lembaga yang melaksanakannya, yang independen dari pengaruh eksternal lembaga-lembaga yang bersangkutan.
Pelajaran untuk Indonesia:
Indonesia perlu terus memperkuat integritas dan independensi lembaga-lembaga hukum, terutama dalam proses pemakzulan atau transisi kepemimpinan. Kejelasan aturan konstitusi dan undang-undang yang mengatur pemakzulan serta kualitas SDM yang menjalankannya adalah faktor krusial dalam memastikan proses hukum yang transparan dan berkeadilan. Menghindari intervensi dari eksternal lembaga dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga kredibilitas pemerintahan. Proses hukum yang transparan dan adil dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi dan sistem hukum negara.
2. Mengelola Ketegangan Politik dan Polarisasi
Pemakzulan dan pengumuman darurat militer di Korea Selatan memunculkan ketegangan antara pemerintah dan oposisi. Meskipun kebijakan luar negeri tetap terjaga, ketidakpastian domestik dapat memperburuk polarisasi politik yang mengguncang stabilitas negara.
Pelajaran untuk Indonesia:
Indonesia dapat belajar dari Korea Selatan dalam mengelola polarisasi politik, terutama dalam situasi krisis kepemimpinan. Meskipun perbedaan politik adalah bagian alami dari sistem demokrasi, ketegangan yang berlarut-larut dapat merusak stabilitas pemerintahan dan kehidupan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat dialog antarpartai dan mengedepankan konsensus dalam pengambilan keputusan. Pemerintah dan oposisi perlu berkomitmen untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan konstitusional.
3. Stabilitas Politik sebagai Landasan Pertumbuhan Ekonomi
Ketidakpastian akibat pemakzulan dan darurat militer berdampak negatif pada ekonomi Korea Selatan, dengan reaksi pasar saham yang buruk. Meskipun kebijakan luar negeri tetap terjaga, ketidakstabilan politik dapat menurunkan kepercayaan investor dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Pelajaran untuk Indonesia:
Indonesia perlu menyadari bahwa stabilitas politik yang baik sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketidakpastian politik dapat merusak kepercayaan investor dan menghambat aliran investasi asing. Oleh karena itu, menjaga stabilitas politik harus menjadi prioritas, di tengah dinamika politik yang ada. Kebijakan ekonomi yang konsisten dan adaptif akan memastikan bahwa ketidakpastian politik tidak mengganggu kemajuan ekonomi. Selain itu, menjaga hubungan internasional yang baik serta memperkuat sektor domestik akan membantu Indonesia menghadapi tantangan global dan domestik.
4. Kepemimpinan yang Menjaga Kepercayaan Publik
Dalam krisis, pengalihan kekuasaan yang tepat, seperti penunjukan Han Duck-soo sebagai pejabat presiden sementara, menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang kredibel untuk menjaga kelangsungan pemerintahan dan kebijakan negara.
Pelajaran untuk Indonesia:
Indonesia dapat belajar dari kejadian ini bahwa dalam menghadapi krisis kepemimpinan, kepemimpinan yang responsif dan kredibel sangat penting. Penunjukan pejabat sementara yang kompeten sesuai hukum dapat meminimalkan kekosongan kekuasaan dan menjaga kelangsungan administrasi pemerintahan. Keputusan yang diambil oleh pemimpin sementara harus transparan, menjaga stabilitas politik, dan kepercayaan publik.
5. Menjaga Stabilitas Tanpa Melibatkan Massa
Untuk mencegah ketegangan politik yang lebih besar, sangat penting bagi negara untuk memastikan bahwa semua proses politik tetap berada dalam jalur hukum yang jelas dan konsisten. Semua pihak—baik pemerintah, partai politik, maupun rakyat—harus sepakat untuk menjalankan mekanisme pemerintahan within the right field—di dalam aturan yang berlaku. Menghindari adu kekuatan ekstra-institusional seperti penggunaan jargon “people power” yang dapat melibatkan massa sangat penting untuk menjaga stabilitas. Dengan memperkuat sistem hukum dan memastikan bahwa konstitusi, undang-undang, serta peraturan dilaksanakan dengan tegas, proses politik akan berjalan lebih stabil, efisien, dan mengurangi konflik. Hal ini akan meminimalkan dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, serta mempercepat pemulihan negara dari ketegangan politik.
Pelajaran untuk Indonesia:
Indonesia harus memastikan bahwa proses politik tetap berada dalam jalur hukum yang jelas, menghindari konfrontasi di luar jalur hukum, dan memastikan bahwa seluruh pihak menjaga stabilitas negara. Keberhasilan dalam menjaga stabilitas ini akan mengurangi beban politik dan ekonomi, serta menghindarkan Indonesia dari potensi ketegangan yang dapat mengguncang kestabilan sosial dan ekonom.
Kesimpulan
Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol di Korea Selatan pada 14 Desember 2024 menyoroti beberapa pelajaran penting yang dapat diambil oleh Indonesia dalam menghadapi tantangan politik dan ekonomi. Proses pemakzulan ini berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang jelas, didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan lembaga-lembaga yang kredibel. Kejelasan aturan konstitusi dan peraturan pelaksanaannya memperlihatkan pentingnya sistem hukum yang transparan dan berkeadilan, yang juga harus diperkuat di Indonesia untuk menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan publik.
Krisis politik yang dipicu oleh pemakzulan Presiden Yoon menunjukkan pentingnya mengelola ketegangan politik dan polarisasi di Indonesia. Meski perbedaan politik adalah bagian dari sistem demokrasi, stabilitas politik harus dijaga agar tidak merusak kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selain itu, stabilitas politik berperan besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, karena ketidakpastian politik dapat menurunkan kepercayaan investor dan menghambat kemajuan ekonomi.
Dari kejadian ini, Indonesia juga dapat belajar bahwa dalam menghadapi krisis kepemimpinan, penting untuk menunjuk pemimpin sementara yang kredibel, guna menghindari kekosongan kekuasaan dan menjaga kelangsungan pemerintahan. Pengalihan kekuasaan yang tepat, seperti yang dilakukan di Korea Selatan, dapat memperkuat kepercayaan publik.
Terakhir, Indonesia harus memastikan bahwa semua proses politik tetap berjalan dalam jalur hukum yang jelas, menghindari penggunaan kekuatan ekstra-institusional yang dapat menambah ketegangan. Dengan memperkuat sistem hukum dan menjaga stabilitas politik, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian dan masyarakat, serta mempercepat pemulihan dalam situasi krisis politik.
