![[Video] Semeru Meletus, Luncurkan Awan Panas 4,5 KM](https://aspek.id/wp-content/uploads/2021/01/semeru-bnpb-75x75.jpeg)
ASPEK.ID, BIREUEN – Warga korban bencana di Kabupaten Bireuen, Aceh, menolak pembangunan hunian sementara (huntara) dan memilih langsung mendapatkan hunian tetap (huntap). Penolakan ini disampaikan para keuchik dari gampong-gampong terdampak bencana berdasarkan aspirasi warganya di lapangan.
Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, menyebutkan sebagian besar rumah warga di wilayahnya hanyut akibat bencana. Meski demikian, warga tetap menolak opsi huntara yang ditawarkan pemerintah.
“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujar Marwan dalam keterangannya, Senin (9/2).
Penolakan serupa disampaikan Keuchik Gampong Raya Dagang, Mustafa. Ia menjelaskan, warga keberatan karena lokasi huntara direncanakan terpusat di kecamatan, bukan dibangun di kampung asal mereka.
Menurutnya, warga lebih memilih membersihkan rumah sendiri meski masih terendam lumpur, dibanding harus tinggal di huntara yang jauh dari lingkungan sosialnya.
Sementara itu, Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, mengatakan warganya juga menyuarakan permintaan yang sama, yakni pembangunan huntap secara langsung, meskipun waktu realisasinya belum dapat dipastikan.
Tenaga Ahli Kepala BNPB, Yan Namora, membenarkan hasil aspirasi tersebut. Ia menyebut, berdasarkan survei lapangan, mayoritas masyarakat terdampak bencana di Bireuen memilih Dana Tunggu Hunian (DTH) dan menolak huntara.
“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.
Yan menjelaskan, DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap dibangun. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah dengan skema Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.
Namun demikian, pembangunan huntap belum dapat segera direalisasikan karena proses validasi data masih berlangsung. Dari total 3.266 usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bireuen, BNPB masih menemukan sejumlah ketidaksesuaian data.
“Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit,” kata Yan. []
