ASPEK.ID, JAKARTA – Tunggakan tagihan listrik biaya Penerangan Jalan Umum (PJU) di Aceh merupakan yang terbesar di Pulau Sumatera.
General Manager PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) Wilayah I Aceh, Jefri Rosiadi mengatakan, berdasarkan data per Desember 2019, jumlah tunggakan PJU dari pemerintah daerah mencapai Rp 37,5 miliar.
“Aceh paling besar tunggakannya, ada beberapa kabupaten/kota yang menunggak cukup besar. Namun tidak semua. Ada beberapa yang rajin dan tepat waktu,” kata Jefri saat dihubungi Aspek.id, Selasa (11/8).
Untuk pelunasan, kata Jefri, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemda untuk segera melunasi tunggakan PJU.
PT PLN (Persero) juga dikatakan Jefri selama ini cukup tepat waktu menyetorkan pajak PJU kepada pemerintah kabupaten/kota, meski jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya PJU.
Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan memberlakukan sanksi, berupa pemadaman hingga pemutusan aliran listrik PJU jika masalah tersebut tak kunjung diselesaikan.
“Intinya, kami selalu melakukan koordinasi dan sebelum melakukan pemutusan, jika terpaksa harus dilakukan, kami melakukan koordinasi dulu dengan pemda setempat,” ujarnya.
Rasio Elektrifikasi
Sebelumnya, Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan PT PLN (Persero), Wiluyo Kusdwiharto dalam acara Ngobrol Cak Ham Episode 8 dengan tema “Listrik Untuk Kemajuan Aceh”, melalui platform Zoom yang di gagas Industrial Practitioner Hamdani Bantasyam pada Minggu (9/8) malam mengatakan, rasio elektrifikasi Aceh hingga Juni 2020 mencapai 99,97 persen
Disebutkan wiluyo, dari 6.497 desa yang ada di 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh,semuanya sudah dialiri listrik, tinggal sebagian dusun yang belum dilistriki.
Hanya ada dua kabupaten yang belum mencapai rasio 100 persen, yakni Kabupaten Pidie Jaya sebesar 99,44 persen dan Kabupaten Bireuen sebesar 99,9 persen.
Ditambahkan Wiluyo yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), pihaknya berharap agar tahun 2021 mendatang, persentasenya akan mencapai 100 persen.
“Kami berharap Aceh bisa maju di sisi desa berlistrik dan angka rasio kelistrikan dibanding wilayah lain di pulau Sumatera, karena Aceh berhak mendapatkan itu,” katanya.
Surplus Listrik
Aceh saat ini juga termasuk kedalam rangkaian Kelistrikan Sumatera Eksisting dimana terbagi menjadi dua wilayah yakni Sumatera Utara dan Aceh yang memiliki cadangan 38% dengan beban puncak 2.200 MW dan daya mampu sekitar 3.000 MW.
Sedangkan untuk Aceh, saat ini memiliki cadangan listrik sebesar 57 persen dengan beban puncak 407 MW dan daya mampu sekitar 639 MW.
“Untuk pemakaian saat beban puncak 400 MW, masih tersedia cadangan sebesar 232 MW. Aceh punya listrik, tapi seluruhnya tidak terpakai,” jelasnya.
Untuk dua pulau besar juga memiliki cadangan masing-masing Sabang sebesar 36 persen dengan beban puncak 5,3 MW dan daya mampu 7,2 MW serta Sinabang sebesar 18 persen dengan beban puncak 6,5 MW dan daya mampu sekitar 7,7 MW.
Sementara itu, Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Prof Jasman J. Ma’ruf sedikit kaget dengan data dan fakta yang disampaikan dalam diskusi tersebut.
Selama ini, berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, Aceh selalu mengalami kekurangan daya listrik dan sangat bergantung terhadap Sumatera Utara.
“Ternyata pasokan listrik Aceh melebihi yang dipakai. Informasi selama ini sangat keliru dan masyarakat sejatinya perlu diedukasi terkait hal ini,” ungkapnya.
Gangguan Listrik
General Manager PLN UIW Aceh, Jefri Rosiadi dalam kesempatan yang sama menyebutkan bahwa gangguan atau pemadaman listrik yang kerap terjadi disebabkan oleh beberapa hal.
Diantaranya disebabkan adanya gangguan dari pohon, gangguan dari laying-layang atau binatang serta bisa disebabkan oleh gangguan petir.
Tren gangguan dirincikan Jefri selama Januari dan Februari 2020 mencapai 1.822 kali, Maret dan April 2020 turun menjadi 1.676 kali dan kembali turun masing-masing di bulan Mei dan Juni menjadi 705 dan 410 kali.
“Di Juni 2020, tercatat ada gangguan sebanyak 318 kali. Kami konsisten terus bekerja untuk menurunkan frekuensi gangguan penyulang. Kami juga berharap kerja sam dari semua lapisan masyarakat untuk menjaga aset yang kita miliki saat ini karena ini adalah aset kita bersama,” harapnya.
