• Latest
  • Trending
Jadi Klaster Covid-19, 52 Kantor di Jakarta Ditutup

UU Cipta Kerja Wajibkan Perusahaan Besar Miliki Amdal

Thailand Punya Taksi Udara pada 2027

Thailand Punya Taksi Udara pada 2027

Alasan Investor Global Lirik RI

Nezar Patria: AI Harus Bersanding dengan Manusia

Gerindra Tetapkan 6 Cagub dari Aceh ke Maluku

Prabowo Panggil Elite Gerindra ke Hambalang, Pertemuan Tertutup

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun Hingga Oktober 2026

Bangun Tol Sumatera, Hutama Karya Buru LPI

11 Tol Dibuka Gratis dari Aceh ke IKN Selama Nataru 2026/2027

Fadli Zon Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Polisi Periksa Fadli Zon: HP Disadap Sejak 2021

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Jenderal Suyudi Mutasi 6 Kapolda dan 6 Wakapolda

6 Jenderal Bintang Tiga di Bursa Kapolri

Lagi Kapolri Mutasi 464 Pati-Pamen, Ini Daftar Lengkap

Pertamina Group Buka Lowongan BPS 2021 Untuk Fresh Graduate

Pertamina Eco RunFest 2026 Raih Elite Label World Athletics

Holding BUMN Asuransi Dibentuk Bulan Ini

OJK: Perusahaan Asuransi Wajib Lakukan Stress Test

Gempa 5,9 M Hentak Bengkulu

Gempa Dangkal Hentak Padang Dini Hari

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Kapolri Rotasi Pejabat Lemdiklat

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

UU Cipta Kerja Wajibkan Perusahaan Besar Miliki Amdal

by Zamzami Ali
Oktober 16, 2020
in EKONOMI
Jadi Klaster Covid-19, 52 Kantor di Jakarta Ditutup

Pemandangan Kota Jakarta. [Foto: Azwar Ipank/Aspek.id]

ASPEK.ID, JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa UU Cipta Kerja mewajibkan perusahaan besar mempunyai izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) apabila ingin melanjutkan produksi.

UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Amdal bukan termasuk izin usaha yang wajib dilampirkan.

Selain itu, pemerintah tidak punya hak untuk mencabut izin usaha yang melanggar Amdal.

BacaJuga

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun Hingga Oktober 2026

6 Poin Kesepakatan Bisnis RI-Uni Eropa

Menteri ESDM: Indonesia Tidak Hanya Terima Investasi dari China Namun Harus Kuasai Teknologi dan Buka Lapangan Kerja

4 Komponen Penting Pendorong Ekonomi Daerah

Gubernur Pramono Tetapkan UMP Jakarta 2027 Rp6,13 Juta

Belanja Bahan Baku MBG Rp145 Triliun pada 2026

“Dengan adanya UU ini, Amdal dimasukkan sebagai izin usaha. Supaya kalau orang yang melanggar Amdal bisa diperingatkan dan izinnya bisa cabut,” katanya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (16/10).

Pemerintah pun berupaya membenahi persoalan tersebut, dengan mewajibkan adanya lampiran Amdal ketika perusahaan besar mengajukan izin usaha dalam UU Cipta Kerja.

Kemudian, peraturan ini tidak berlaku bagi perusahaan kecil dan menengah. Bagi perusahaan kecil, maka cukup mengajukan surat pernyataan.

Sedangkan bagi perusahaan menengah harus mengajukan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL-UPL).

Bahlil pun menjamin bahwa proses pengajuan Amdal itu bisa berlangsung cepat dan tidak memakan waktu lama dengan tetap mengedepankan asas lingkungan.

“Amdalnya saja yang dipangkas, (prosesnya) tidak lama. Karena apa? Karena mengurus Amdal itu bisa satu tahun enam bulan. Pabrik di Vietnam sudah produksi, kita Amdalnya belum selesai,” jelasnya.

Saat ini, ia memastikan semua perizinan juga terintegrasi lewat sistem layanan terpadu atau Online Single Submission (OSS) untuk mendorong adanya transparansi, efesiensi, mengurangi korupsi serta memangkas birokrasi yang panjang.

“Dan diwajibkan juga kepada seluruh investor baik dalam dan luar negeri yang masuk ke Indonesia, wajib bergandengan dengan UMKM. Itulah mengapa saya katakan UU ini pro terhadap UMKM,” tandasnya.

Komentar
Share34Tweet22SendShareShare6Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

Perppu Cipta Kerja Bikin Syarat Sederhana Investasi Bank

Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Melalui Perppu tersebut, pemerintah...

SUCOFINDO Layani Jasa Survei untuk Industri Pertambangan Lokal

Sucofindo Lakukan Studi Amdal Smelter Nikel di Kaltim

PT SUCOFINDO mendukung penghiliran pertambangan mineral dan batu bara yang sedang didorong oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah di dalam...

Jokowi Hormati Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

Jokowi Hormati Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Nomor...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In