Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Meutya Hafid menanggapi pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Meutya merasa aneh karena Anies justru meminta agar para duta besar juga ditanya terkait upaya pemindahan tersebut apakah akan ikut memindahkan kantor kedutaan.
“Ya mosok keputusan strategis nasional, pemindahan ibu kota tergantung pada para dubes negara-negara sahabat. Penyampaian Mas capres Anies dalam hal ini saya rasa agak blunder,” kata Meutya, Jakarta, Senin (4/12/2023).
Meutya Hafid yang juga Ketua Komisi 1 DPR menyindir pernyataan blunder Anies Baswedan soal perpindahan kantor dubes ke IKN seperti mau dikaitkan dengan Pilpres.
“Pernyataan Mas Anies blunder karena saya melihat isu ini diangkat seperti mau dikaitkan Pemilu Pilpres. Ya ndak boleh dong, pemilu urusan kita dalam negeri, jangan menginternasionalisasi urusan domestik pemilu bisa berbahaya,” ujarnya.
Meutya mengatakan tanpa perlu ditanya para dubes pasti akan menghormati keputusan Pemerintah Indonesia terkait pemindahan ibu kota negara. Ia mengetahui itu karena sudah beberapa kali menerima audiensi dengan para dubes.
“Saya yakin para dubes tentu akan menghormati, sejauh ini penyampaian yang kami terima sebagai Ketua Komisi I dalam menerima audiensi para dubes, mereka menghormati dan mendukung keputusan Indonesia karena itu law binding kan sudah ada UU-nya. Secara customary law atau hukum kebiasaan yang berlaku secara global memang kantor kedutaan harus berada di ibu kota negara,” ujarnya.
Meutya pun menyampaikan kantor para dubes akan diatur secara teknis. Dia memastikan Pemerintah Indonesia pasti menyiapkan wilayah secara khusus untuk para dubes.
“Nanti itu perpindahan kantor perwakilan negara asing lebih ke teknis, bisa saja dari kita pihak Indonesia juga menyediakan wilayah embassy compound, misalnya, atau alokasi wilayah untuk kantor perwakilan negara sahabat, ini juga lazim dilakukan semisal yang dilakukan Arab Saudi,” jelasnya.
