ASPEK.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan akan mewajibkan seluruh kader partai yang ingin menjabat sebagai menteri untuk ikut maju sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2029.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat pengukuhan Akademi Golkar di Kantor DPP Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2) malam.
Dalam sambutannya, Bahlil menyoroti dinamika perolehan kursi Golkar di DPR yang mengalami pasang surut sejak era reformasi. Ia menyebut partainya sempat berada di posisi puncak, sebelum kemudian mengalami tren penurunan dalam beberapa pemilu terakhir.
“Target kita tambah kursi. Sekarang 102 kursi. Setelah Bang Akbar (Tandjung) itu kan dua kali Pemilu. Pemilu 1999 ketika Partai Golkar mau dibubarkan, dia masih nomor dua. 2004 kita langsung nomor satu. Itu dengan paradigma baru Partai Golkar. Setelah itu, turun terus. Turun terus. Ini baru naik lagi,” katanya.
Menurut Bahlil, momentum kebangkitan ini harus dijaga dan diperkuat pada Pemilu 2029. Karena itu, ia menekankan pentingnya kontribusi langsung para kader yang saat ini berada di lingkar kekuasaan.
Ia bahkan menyatakan akan menjadi contoh dengan maju sebagai caleg dari daerah pemilihan Papua guna mendongkrak suara partai.
“Besok saya akan wajibkan, semua kader Partai Golkar yang ada di Kabinet, kalau aturan memungkinkan dan Insyaallah memungkinkan, itu kita semua turun ikut caleg. Membesarkan partai ini. Harus kerja dong,” kata dia.
Bahlil menegaskan tidak boleh ada pola pembagian jabatan tanpa kerja politik nyata di lapangan.
“Caleg enggak, menteri mau. Gimana coba? Enggak bisa, dia harus kerja dong. Gitu. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak ada jatah-jatahan,” imbuhnya.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari konsolidasi internal Golkar dalam memperkuat basis elektoral sekaligus memastikan kader yang berada di pemerintahan tetap memiliki legitimasi politik dari rakyat melalui mekanisme pemilu legislatif.
Dengan komposisi 102 kursi di DPR saat ini, Golkar menargetkan peningkatan signifikan pada Pemilu 2029 mendatang sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi tawar politik partai di tingkat nasional. []
