HUKUM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Hary Sudarmanto menampung uang hasil pemerasan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) senilai Rp 20 miliar dalam rekening...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri perusahaan atau wajib pajak yang diduga memberikan suap berupa logam mulia seberat 1,3 kilogram senilai Rp 3,42 miliar kepada pejabat pajak. Suap tersebut terungkap dalam...

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) 2024-2029 Parwanto dan Anggota DPRD OKU Robi Vitergo didakwa menerima suap terkait dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) terkait persetujuan RAPBD Kabupaten...

Tabir gelap praktik perdagangan bayi bermodus adopsi ilegal terbongkar di Medan. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengungkap sindikat yang memperjualbelikan bayi baru lahir dengan nilai belasan hingga puluhan juta rupiah....

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kuat mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Hery Sudarmanto (HS) menerima duit haram sebesar Rp 20 miliar dari kasus pemerasan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja...

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) Reda Manthovani menyoroti tren peningkatan kasus korupsi yang melibatkan kepala desa (kades) pada tiga tahun terakhir. Ini menjadi tantangan dalam pengelolaan pembangunan...

Komisi III DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Kamis (15/1). Pembahasan dimulai dengan penyusunan naskah akademik RUU tersebut. "Dalam proses pembentukan RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak...

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan kesiapannya dalam menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang resmi berlaku mulai Januari 2026. Penerapan aturan baru ini akan diiringi dengan perubahan pendekatan penegakan hukum,...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin Abdurrahman (AIZ) menjadi perantara dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan telah mengantongi bukti dugaan aliran uang korupsi dalam kasus pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 yang mengarah ke Ketua Bidang Ekonomi PBNU, Aizzudin Abdurrahman. Dugaan aliran...