ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan panggung World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, untuk memperkenalkan arah kebijakan ekonomi pemerintahannya yang ia sebut sebagai Prabowonomics. Salah satu penekanan utama dalam pidato tersebut adalah peran Danantara sebagai instrumen kerja sama investasi industri Indonesia di tingkat global.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai Danantara menjadi kunci utama pesan Prabowo kepada investor dunia. Lembaga tersebut diposisikan sebagai pintu masuk bagi skema co-investment antara Indonesia dan mitra global.
“Kunci pidato Prabowo terletak pada kehadiran Danantara yang mengajak co-invest atau kerja sama investasi industri kepada peserta WEF, meskipun jenis industri masa depan tidak dijelaskan secara detail,” kata Bhima seperti dilansir Antara, Jumat (23/1).
Menurut Bhima, pidato Prabowo juga menunjukkan pendekatan inward looking, dengan menekankan capaian domestik selama satu tahun pemerintahan sebagai dasar membangun kredibilitas di mata pasar global.
Pidato tersebut dibuka dengan penegasan bahwa Indonesia mampu bertahan di tengah ketidakpastian global. Prabowo menyoroti defisit APBN yang tetap terjaga di bawah 3 persen serta kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.
Bhima melihat narasi ini sebagai respons terhadap kekhawatiran investor terkait pelebaran defisit fiskal yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah.
“Tanggapan ini muncul karena adanya dampak pelebaran defisit APBN terhadap pelemahan nilai tukar rupiah, yang menjadi perhatian pelaku pasar global. Setelah mendengar pidato, investor diharapkan lebih melihat Indonesia sebagai negara dengan risiko fiskal yang terkelola baik,” ujarnya.
Selain stabilitas fiskal, Prabowo turut menyinggung sejumlah program unggulan pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pada bagian akhir pidato, penekanan pada kepastian hukum (rule of law) disebut Bhima sebagai salah satu pesan kuat kepada komunitas bisnis internasional.
Bhima mencontohkan kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai bergerak cepat dalam menertibkan perizinan bermasalah.
“Memang harus diakui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bekerja cepat menertibkan izin di kawasan hutan. Prabowo juga wajar membanggakan pencabutan izin 28 perusahaan yang berdampak pada kerugian ekologis,” katanya.
Namun demikian, Bhima menilai masih ada peluang besar yang luput disampaikan dalam pidato tersebut, khususnya terkait agenda transisi energi. Padahal, isu energi hijau menjadi salah satu fokus utama para investor yang hadir di WEF.
“Peluang transisi energi idealnya menjadi daya ungkit bagi ekonomi Indonesia, karena sebagian investor yang hadir di WEF berlatar belakang sektor energi,” ujarnya.
Bhima menambahkan, ajakan konkret terkait program instalasi 100 gigawatt panel surya di desa-desa seharusnya dapat menjadi tawaran strategis Indonesia dalam menarik investasi jangka panjang sekaligus memperkuat agenda pembangunan berkelanjutan. []
