Eks Mantan Menteri BUMN, Sofyan Djalil memberi alasan memilih RJ Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II (Persero).
Lino didakwa merugikan keuangan negara US$1,99 juta atau sekitar Rp28 miliar (kurs Rp14.370) dalam kasus pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC).
Sofyan mengatakan saat itu dirinya sedang mencari sosok dari kalangan profesional. Itu disampaikan Sofyan saat dihadirkan sebagai saksi meringankan untuk terdakwa RJ Lino di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (3/11/2021).
“Saya punya keyakinan angkat orang yang bagus menjadi Dirut, 80 persen masalah sudah selesai. Yang 20 persen diselesaikan oleh Dirut. Maka, waktu saya menteri itu saya mencari orang-orang terbaik di kalangan profesional untuk saya tarik ke BUMN,” kata Sofyan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Sofyan menuturkan nama RJ Lino tidak muncul pertama kali. Sebelumnya, ia sudah mewawancarai sejumlah orang dari kalangan profesional.
Bahkan, ia mendapat nama Bambang selaku mantan direktur utama di perusahaan pelayaran Swedia yang mempunyai potensi cukup bagus. Namun, kata dia, Bambang sudah meninggal dunia. kemudian, Sofyan mendapat informasi dari seseorang tentang Lino.
“Ada seseorang mengatakan ‘ada orang Indonesia menjadi Dirut perusahaan pelabuhan di Cina, dia katanya bekas orang Pelindo, namanya RJ Lino’. Oh, dia tahu dengan pak Lino, saya tanya punya nomornya enggak? Punya. Karena dia punya nomornya saya telepon,” kata Sofyan.
Kemudian Sofyan menghubungi RJ Lino agar menemuinya guna melakukan wawancara. Dalam sesi itu, Sofyan mengaku RJ Lino tahu banyak mengenai dunia pelabuhan. Bahkan, Sofyan berkelakar apakah Lino yang terlalu pintar atau dirinya yang terlalu bodoh.
“Saya bilang, oleh sebab itu Pak Lino saya tidak bisa men-judge apakah Anda terlalu pintar atau saya terlalu bodoh. Mau enggak saudara di-fit and proper test oleh komunitas pelabuhan, mau dia,” ajak Sofyan dikutip dari CNN Indonesia.
Uji kelayakan dan kepatutan RJ Lino itu turut mengundang seluruh direksi PT Pelindo II, Komisaris PT Pelindo II, perusahaan-perusahaan pelayaran, Menteri Perhubungan, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk datang ke lantai 16 Kementerian BUMN.
