ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir diminta agar tidak terlalu sering mengganti pejabat di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pergantian atau perombakan yang dilakukan dinilai akan memberikan ketidakpastian bagi dunia usaha.
“BUMN ini kan badan usaha milik negara, bukan milik pemerintah. Jadi jangan sampai kekuasaan itu yang sifatnya temporer 5 tahun, perubahannya (ke BUMN) di tengah jalan, itu turbulensinya tinggi. Sementara dunia usaha perlu kepastian dan stabilitas, jangan sampai volatilitasnya tinggi,” kata Konsultan Bisnis, Handito Hadi Joewono dalam diskusi bertajuk BUMN Terlalu Perkasa?, Sabtu (27/3).
Handito menuturkan, kini BUMN terkesan terlalu mementingkan urusan pemerintah. Dan dinilai terlalu perkasa, sehingga menyulitkan pihak swasta untuk masuk.
Handito mencontohkan, saat ini harga minyak Indonesia jauh lebih mahal dari negara tetangga, Malaysia.
Padahal, PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN migas meraih keuntungan di tengah pandemi, yang seharusnya bisa berdampak pada masyarakat.
“Tugasnya Pertamina kan bukan untuk impor, tapi produksi. Kalau fungsi itu berkurang, boleh dong swasta impor minyak, sehingga tidak dimonopoli. Padahal harga minyak kita lebih mahal dari negara tetangga,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh pengusaha Yan Hiksas yang menyebutkan bahwa saat ini BUMN terlalu sering mengganti jajaran direksi maupun komisaris. Padahal, target yang akan dicapai juga belum selesai.
“Kalau setiap periode ganti direksi, ganti komisaris, kelangsungan atau jiwa perusahaan tuh enggak ketemu, karena terlu sering berubah-ubah,” jelasnya.
Sebagai pelaku usaha, Yan meminta agar BUMN bisa lebih terbuka kepada swasta. Saat ini, menurutnya BUMN seperti bermain di lingkupnya sendiri.
“Makanya sekarang bagaimana BUMN kita joint dengan pengusaha-pengusahalah, karena kan BUMN dia yang akan jadi tiang penyangga kalau ada guncangan,” ajaknya.
