ASPEK.ID, JAKARTA – Indonesia telah melaksanakan tugas sebagai Presidensi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Agustus 2020.
Di bawah Presidensi Indonesia, DK PBB berhasil melaksanakan total 50 kegiatan baik dalam format virtual maupun pertemuan secara langsung.
Hingga hari terakhir Presidensi pada 31 Agustus 2020, Indonesia telah memimpin 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, 5 agenda tambahan, dan 12 pertemuan Badan Subsider DK PBB.
Di samping itu, DK PBB juga menghasilkan 4 resolusi, 3 Pernyataan Pers/Elemen bagi Pers.
Presidensi Indonesia telah menyelenggarakan tiga signature events dimana Menlu Luar Negeri memimpin dua pertemuan High-Level Open Debate prakarsa Indonesia mengenai pembangunan perdamaian dalam masa pandemi serta keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisasi.
Di samping itu, Indonesia juga telah menyelenggarakan pertemuan Arria Formula mengenai serangan siber terhadap infrastruktur vital.
Di bawah Presidensi Indonesia, DK PBB telah mengesahkan 4 resolusi, yaitu: (i) resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL); (ii) resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM); (iii) resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali; dan (iv) resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia.
Resolusi DK PBB mengenai personel penjaga perdamaian perempuan merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB dan disponsori 97 negara anggota PBB, termasuk seluruh negara anggota DK PBB.
Di samping itu, satu resolusi usulan Indonesia mengenai penanggulangan terorisme juga telah mendapat dukungan 14 negara anggota DK PBB, namun tidak dapat disahkan karena veto oleh satu negara. Seluruh negara anggota DK PBB menyesalkan penggunaan veto terhadap resolusi tersebut.
Tidak hanya pertemuan formal DK PBB, Indonesia juga memprakarsai dan memimpin berbagai pertemuan penting lainnya. Indonesia memimpin breakfast meeting dan Sofa Talks dengan para Duta Besar DK PBB di Kantor Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, pertemuan dengan Sekjen PBB, briefing kepada anggota PBB di awal dan akhir Presidensi, serta briefing kepada LSM dan media yang khusus meliput mengenai PBB.
Selama memegang presidensi, Indonesia terus berupaya memainkan peran sebagai jembatan (“bridge builder“), memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia ditengah pandemi COVID-19 dan menjaga prinsip-prinsip hukum internasional.
