Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi Corona Virus Disease (Covid-19) positif menginfeksi Indonesia dengan adanya penemuan kasus pertama, sebulan lalu. Dalam waktu yang cenderung singkat, hingga Kamis (2/4), masyarakat Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi virus Corona jenis baru ini mencapai 1.790 orang, 170 orang diantaranya meninggal dunia dan 112 orang dinyatakan sembuh.
Hingga Jum’at (3/4) siang, berdasarkan data Coronavirus Covid-19 Global Cases by the CSSE at Johns Hopkins University, 204 negara di seluruh dunia dikonfirmasi telah terjangkit dengan jumlah 1.015.850 kasus. Dari total kasus tersebut, jumlah kematian mencapai 53.216 kasus, sedangkan 212.991 di antaranya berhasil sembuh.
Persebaran yang masif ini sangat dipengaruhi oleh mekanisme penanganannya. Beberapa negara menerapkan lockdown untuk menahan serta menekan laju penyebaran virus Corona, seperti Kroasia, Italia, Belanda, Malaysia, Belgia dan China.
Lockdown dianggap sebagai cara paling ampuh untuk menahan laju penyebaran virus. Faktanya memang yang terjadi demikian, tingkat mobilitas virus dari satu orang ke orang lainnya terhenti dan hanya bertahan pada orang yang terinfeksi saja.
Namun, jika kita melihat lebih dalam, upaya penanganan wabah Covid-19 ini tidak hanya terpaku pada perdebatan lockdown atau tidak, yang lebih harus diperhatikan sebenarnya adalah pada hal yang lebih detail, yaitu pada poin bagaimana virus ini ditangani.
Beberapa tenaga medis dan dokter yang menangani langsung wabah Covid-19 menganggap bahwa jumlah orang yang dinyatakan positif saat ini jauh dari jumlah yang sebenarnya. Bahkan dikatakan bahwa virus ini juga bisa menjangkiti orang-orang yang tidak menunjukkan gejalanya sama sekali.
Dengan kondisi seperti ini maka tidak heran mengapa Indonesia menjadi Negara dengan angka persentase kematian paling tinggi, yaitu sebesar 9,4 %. Hal ini karena pencegahan dan penanganan korban yang terinfeksi di Indonesia belum ditangani dengan tepat.
Untuk mencapai tahap penanganan yang akan dilakukan secara tepat, kita harus mampu terlebih dahulu memetakan siapa orang-orang yang menjadi kendaraan dari virus Corona selama ini di Indonesia. Dan satu-satunya hal ini bisa dicapai adalah dengan melakukan pemeriksaan secara langsung kepada orang-orang yang mengalami gejala atau berisiko tertular virus corona.
Hal ini dilakukan untuk mencegah agar virus yang telah menjangkiti seseorang tidak menyebar ke orang lain. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona, beberapa instrumen penting yang harus ada diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, baju pelindung, sepatu, dan alat pelindung diri lainnya, serta alat-alat kesehatan yang berperan penting dalam pemeriksaan kesehatan.
Namun yang menjadi kendala di tengah wabah Covid-19 seperti sekarang, kebutuhan dan ketersediaan barang di pasar tidak berbanding lurus. Barang-barang yang dibutuhkan ini menjadi sangat langka ketersediannya. Ditunjang dengan nafsu keserakahan dari para agen pasar alat kesehatan, barang ini pun menjadi barang mewah yang memiliki harga selangit.
Para pelaku pasar yang mengejar manfaat di tengah kesempitan ini pun tidak segan memberikan harga hingga Rp 600 ribu/box untuk masker tipe surgery. Padahal jika dalam kondisi normal harga masker isi 50 lembar ini tidak lebih dari Rp 100 ribu/box nya.
Dengan harga yang meningkat tajam ini membuat kemampuan masyarakat yang golongan menengah ke bawah kesulitan untuk mampu membelinya. Padahal secara personal, masker berperan penting mencegah penyebaran virus bagi orang yang orang yang mengalami gejala batuk maupun pilek.
Begitu pula yang terjadi pada baju APD yang harus digunakan oleh para tenaga medis. Tidak hanya harus melindungi pasien yang terinfeksi virus, para tenaga medis harus melindungi diri dari terkontaminasi para pasiennya. Berbeda dengan masker yang cenderung opsional bagi masyarakat luas, baju APD bersifat wajib bagi para tenaga medis.
Namun dengan kelangkaan yang terjadi memaksa tenaga medis menggunakan jas hujan ataupun membuatnya sendiri dengan menggunakan plastik. Hal ini terjadi karena pemerintah juga tidak mempersiapkan ketersediaan dari baju APD. Walhasil juga muncul para pengusaha dadakan yang menjual baju APD ini di luar harga sewajarnya.
Dengan kondisi fenomena yang hamper sama, rumah sakit pun seperti tidak ingin kalah tampil mengumpulkan pundi-pundi uang di tengah wabah Covid-19. Persoalan ini juga berkaitan langsung pada upaya pencegahan Covid-19 secara makro, yaitu pemeriksaan Covid-19.
Seseorang diharuskan mengeluarkan biayanya sendiri untuk bisa mendapatkan layanan pemeriksaan Covid-19 jika tanpa adanya rujukan dari instansi kesehatan yang lebih kecil seperti puskesmas maupun klinik. Di seputaran Jakarta, biaya yang harus dikeluarkan berkisar antara Rp 2,5 juta hingga Rp 6,5 juta.
Bahkan di salah satu rumah sakit swasta ada yang merilis harga hingga Rp 10 juta. Sungguh angka yang fantastis bukan, untuk pemeriksaan yang biayanya mungkin tidak sampai menghabiskan setengah juta ini. Pemerintah harus peka terhadap kondisi yang seperti ini.
Kita tidak bisa selalu menutup mata dan menganggap bahwa hal tersebut biasa-biasa saja dan wajar terjadi ketika krisis. Pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan Negara harus melakukan intervensi untuk mengontrol instrumen penting saat terjadi krisis ini tidak dimanfaatkan untuk meraup laba yang besar oleh pelaku pasar.
Begitu pula rumah sakit harus diminta memberikan biaya standar pelayanan yang rasional, terlebih lagi di tengah wabah yang terjadi. Salah satu yang bisa dilakukan misalnya membuat regulasi biaya normal atau meminta rumah sakit swasta mengeluarkan kuota pemeriksaan Covid-19 gratis setiap harinya sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya (corporate social responsibility).
Pada dasarnya pemeriksaan Covid-19 sangat berperan penting untuk pencegahan Covid-19 semakin meluas. Melalui pemeriksaan Covid-19 secara luas pemerintah dapat memetakan secara pasti siapa saja orang telah terinfeksi virus ini.
Sehingga, penanganannya pun akan lebih mudah melalui karantina rumah sakit maupun isolasi mandiri dengan memberikan perhatian secara khusus.
Jadi, siapapun yang terinfeksi Covid-19 tidak lagi menjadi kendaraan yang bergerak kemanapun dan tidak menyebarkan kepada orang yang belum terkontaminasi. Namun dengan kesulitan dan keterbatasan yang dimiliki saat ini dalam memetakan orang yang terinfeksi Covid-19, risiko terhadap semakin meluasnya persebaran virus semakin tidak terkontrol. []
***
Almufarid C.Gadeng, Analis The Perfekto Indonesia
